Ringankan Beban Pandemi, Mensos: Harus Ada Semangat Gotong Royong, Jangan Bergerak Sendiri
Diperbarui 27 Jul 2021, 09:21 WIB
53
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tak bisa bekerja sendiri untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Ya, butuh sinergitas antar sesama anak bangsa dengan menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Konsep gotong royong yang kita lakukan itu bisa meringankan penanganan pandemi Covid-19, sebab dalam gotong royong itu ada tanggung jawab, ada rasa persaudaraan senasib sepenanggungan. Kita harus kembangkan lagi semangat gotong royong itu, ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Senin (26/7).
Baca Juga
Dalam semangat gotong royong, kata Mensos, mesti percaya bahwa ada kekuatan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seberat apapun, tapi dengan syarat tidak bergerak masing-masing ataupun sendiri-sendiri.
Hon Amber-Jade Sanderson BA MLA
Minister for Environment; Climate Action; Commerce
WA firefighters head to Canada to help battle wildfire disaster 26/07/2021 6:00 AM
The taskforce will be deployed for a total of seven weeks
The firefighters bring a range of skills to help battle the challenging fire front
A special taskforce of Western Australian firefighters will travel to Canada to help relieve exhausted crews battling the country s worst wildfires in recent years.
The 17 men and women - from as far as the Kimberley and Great Southern - travelled to Perth over the weekend to undertake final physical and medical examinations ahead of their trip.
TUBAN - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan 3.000 paket beras 5 kg di Kabupaten
Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (24/7/2021). Bantuan beras 5 kg tersebut diberikan khusus kepada masyarakat kelompok marjinal yang terdampak pandemi.
Sementara itu, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mendapat bantuan dari Kantor Pos Tuban sebanyak 120 di Desa Batu Retno dan 177 di Desa Sendang Harjo dengan indeks Rp600 ribu/KPM.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, jika bantuan pemerintah 5 kg beras untuk satu keluarga per bulan, bisa jadi tidak cukup. Oleh karena itu, ia memastikan bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat namun juga dari pemerintah daerah. Bantuan yang bapak ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas. Tapi tidak bisa terus-menerus. Karena pemerintah memiliki keterbatasan, ujar Mensos dikutip dalam rilis Kemensos, Sabtu,(24/07/2021).
Media Statements Home
Joint media statement - Caravans deployed to Tropical Cyclone Seroja affected residents 21/07/2021 9:30 AM
Page Content
A convoy of caravans has been dispatched to the Mid-West region of Western Australia to provide temporary accommodation for people whose homes were severely damaged by Tropical Cyclone Seroja.
Minister for Emergency Management, Senator the Hon Bridget McKenzie, said the mobile homes will be provide a safe base for residents displaced by the cyclone that allows those people to remain in their community while they focus on rebuilding their lives and getting back on their feet.
Cyclone Seroja is the strongest system to hit the Midwest Gascoyne Region and caused extensive damage to residential properties, public infrastructure, agriculture, businesses and the environment, Minister McKenzie said.
Kemensos Siapkan Rp 7,08 Triliun untuk Warga Terdampak Pandemi Ilustrasi bantuan sosial tunai (BST).
(Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Kementerian Sosial telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang resmi diperpanjang.
Menteri Sosial Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tenang. Sebab, dalam masa kedaruratan, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Program bansos yang terbaru adalah memberikan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
”Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember,” kata Mensos Risma di Surabaya (20/07) malam.
Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ad