Page 4 - Based On Article News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menolak pihaknya disebut membangkang lantaran keberatan atas Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

Tribunnews.com Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Diduga Langgar HAM dan Wujud Ketidakadilan Sosial Penyitaan hingga perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana korupsi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Begitulah menurut Pakar Kamis, 29 Juli 2021 14:06 WIB Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyitaan hingga perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana korupsi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Begitulah menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad.  Suparji mengatakan kebijakan formu...

Ketua PN Makassar Dilantik, Sidang Vonis Agung Sucipto Ditunda Sementara Sidang putusan Agung Sucipto selaku terdakwa penyuap proyek infrastruktur Sulawesi Selatan di Pengadilan Negeri Makassar ditunda Senin, 26 Juli 2021 11:41 Penulis: Suryana Anas Hakim Ketua Ibrahim Palino (tengah) saat memimpin sidang terdakwa Agung Sucipto  TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang putusan Agung Sucipto selaku terdakwa penyuap proyek infrastruktur Sulawesi Selatan di Pengadilan Negeri Makassar, terpaksa ditunda hingga pukul 13.00 Wita. Sidang yang sebelumnya dijadwalkan pada Senin (26/7/2021) pukul 09.00...

Tribunnews.com Migrasi TV Digital Tahap 1, Lebih dari 90 Ribu Unit Set Top Box (STB) Gratis Bakal Dibagikan Migrasi dari TV analog ke TV Digital Tahap 1, Lebih dari 90 Ribu Set Top Box (STB) Gratis Bakal Dibagikan Minggu, 25 Juli 2021 14:34 WIB migrasi siaran TV Digital Tahap 1  TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) sedang melaksanakan migrasi dari siaran TV analog ke digital atau yang disebut sebagai analog switch off (ASO). TV digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi untuk menampilkan kualitas gambar yang le...

"Betul (terlebih dahulu proses pemberhentian di DPRD)," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi, Rabu (14/7). Berdasarkan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian bupati karena meninggal dunia diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada menteri melalui gubernur. Nantinya, menteri memberikan penetapan pemberhentian bupati Bekasi. Saat ini, gubernur Jawa Barat telah diminta agar memfasilitasi DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengagendakan rapat paripurna tentang usul pemberhentian bupati Bekasi.  Setelah proses ini selesa...