Vimarsana
Biggest News Aggregation in the World

Page 4 - Center Study Constitution News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from Center Study Constitution. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In Center Study Constitution Today - Breaking & Trending Today

Panglima TNI Mendatang Jangan Sampai Punya Dualisme Loyalitas - Vimarsana News

Panglima TNI Mendatang Jangan Sampai Punya Dualisme Loyalitas

Panglima TNI Mendatang Jangan Sampai Punya Dualisme Loyalitas 29 Juli 2021, 11:11:16 WIB Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) JawaPos.com – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak lama lagi memasuki masa pensiun. Pembahasan siapa suksesor terus menggelinding. Ada banyak potensi siapa jenderal bintang empat pengganti pucuk pimpinan di TNI tersebut. Terlepas dari siapa figurnya dan dari mana pula matranya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusa...

Statuta Direvisi, Rektor UI Ari Kuncoro Dinilai Tetap Tak Bisa Rangkap Jabatan - Vimarsana News

Statuta Direvisi, Rektor UI Ari Kuncoro Dinilai Tetap Tak Bisa Rangkap Jabatan

Statuta Direvisi, Rektor UI Ari Kuncoro Dinilai Tetap Tak Bisa Rangkap Jabatan Komentar: Kompas.com - 22/07/2021, 09:06 WIB Bagikan: JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik terhadap Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro terus bergulir usai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI direvisi. Berbagai pihak mulai dari pengamat hukum, unsur mahasiswa, hingga Anggota DPR mendesak agar Rektor UI tidak rangkap jabatan. Sebagaimana diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank BRI.  Ari Kuncoro diduga melanggar Pasal 35 (c) PP...

Source: kompas.com
Sebut Jabatan Rektor UI Sebagai Komisaris Bank Tak Sah, Pusako: Batal Demi Hukum - Vimarsana News

Sebut Jabatan Rektor UI Sebagai Komisaris Bank Tak Sah, Pusako: Batal Demi Hukum

Sebut Jabatan Rektor UI Sebagai Komisaris Bank Tak Sah, Pusako: Batal Demi Hukum Adapun Rektor UI Ari Kuncoro diduga melanggar PP 68/2013 karena menjabat sebagai komisaris Bank BRI. Rabu, 21 Juli 2021 10:11 Editor: TRIBUNPEKANBARU.COM - Aturan Rektor rangkap jabatan tampaknya sudah tidak dipakai lagi di Indonesia.  Demi rektor bisa merangkap jabatan, pemerintah pun merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Salah satu ketentuan yang diubah yakni terkait rangkap jabatan rektor. Rektor UI, Ari Kuncoro...

167 Mahasiswa Unand Didepak Serentak, Rektorat Tepis Isu Tak Sanggup Bayar Kuliah - Vimarsana News

167 Mahasiswa Unand Didepak Serentak, Rektorat Tepis Isu Tak Sanggup Bayar Kuliah

167 Mahasiswa Unand Didepak Serentak, Rektorat Tepis Isu Tak Sanggup Bayar Kuliah Universitas Andalas (Unad) Padang Sumatera Barat mendepak 167 mahasiswanya secara serentak yang mayoritas di tingkat 2 atau semester 4 perkuliahan Sabtu, 17 Juli 2021 06:12 Editor: TRIBUNBATAM.id - Universitas Andalas (Unad) Padang, Sumatera Barat mendepak ratusan mahasiswanya secara serentak. Tak kurang dari 167 mahasiswa yang mayoritas tingkat 2 atau semester 4 dikeluarkan melalui Surat Keputusan Rektor. Wakil Rektor Unand Bidang Akademik, Mansyurdin membantah ratusan mahasiswa yang dikeluarkan itu karena...

Akademisi sebut sejak awal Dewas KPK dicurigai alat pembenar koruptor - Vimarsana News

Akademisi sebut sejak awal Dewas KPK dicurigai alat pembenar koruptor

Akademisi sebut sejak awal Dewas KPK dicurigai alat pembenar koruptor Selasa, 13 Juli 2021 11:33 WIB Tangkapan layar akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Feri Amsari. ANTARA/Muhammad Zulfikar Termasuk alat pembenaran dari kealpaan KPK dan koruptorJakarta (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Feri Amsari mengatakan sedari awal sudah dicurigai bahwa keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digunakan sebagai alat pembenaran oleh para koruptor. "Termasuk alat pembenaran d...