Vimarsana
Biggest News Aggregation in the World

Page 7 - Fraction Party News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from Fraction Party. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In Fraction Party Today - Breaking & Trending Today

Muzani: Bantuan dari Pemerintah Biar Bikin Dapur Tetap Ngebul - Vimarsana News

Muzani: Bantuan dari Pemerintah Biar Bikin Dapur Tetap Ngebul

Share VIVA – Fraksi Partai GerindraDPR RI, memberikan respons terkait keputusan Pemerintah yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai akhir Juli 2021. Gerindra tak mempermasalahkan perpanjangan PPKM Darurat selagi kesejahteraan masyarakat dijamin Pemerintah. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, meminta pemerintah agar memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini. Sebab, banyak dari masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya selama PPKM Darurat. "Upaya untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terdamp...

Source: viva.co.id
Muhadjir Sebut Indonesia Darurat Militer dalam Tangani Pandemi, Fadli Zon: Ngawur Mana Militernya? - Vimarsana News

Muhadjir Sebut Indonesia Darurat Militer dalam Tangani Pandemi, Fadli Zon: Ngawur Mana Militernya?

Tribunnews.com Fadli Zon kritik pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut Indonesia Darurat Militer: Ngawur Mana Militernya? Sabtu, 17 Juli 2021 11:40 WIB dok. DPR RI Fadli Zon - Fadli Zon kritik pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut Indonesia Darurat Militer: Ngawur Mana Militernya?  TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid...

Fadli Zon Sebut Muhadjir Ngawur Soal Indonesia Darurat Militer Dalam Tangani Pandemi - Vimarsana News

Fadli Zon Sebut Muhadjir Ngawur Soal Indonesia Darurat Militer Dalam Tangani Pandemi

Fadli Zon Sebut Muhadjir Ngawur Soal Indonesia Darurat Militer Dalam Tangani Pandemi Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dalam kondisi darurat milier itu asal-asalan alias ngawur. Sabtu, 17 Juli 2021 14:55 Editor: Anggota DPR RI Fadli Zon di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019).  BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy soal Indonesia dalam kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19 menuai kritikan. Anggota DPRI RI Fra...

Seru! Fraksi Golkar vs Nasdem Tanggapi LKPj Gubernur Sulsel di DPRD terkait Utang ke Kontraktor - Vimarsana News

Seru! Fraksi Golkar vs Nasdem Tanggapi LKPj Gubernur Sulsel di DPRD terkait Utang ke Kontraktor

Seru! Fraksi Golkar vs Nasdem Tanggapi LKPj Gubernur Sulsel di DPRD terkait Utang ke Kontraktor Update Prokontra Utang Pemprov Sulsel, Fraksi Golkar dan Nasdem Sulsel beda pendapat terkait LKPj Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Kamis, 15 Juli 2021 08:12 Penulis: Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel Rahman Pina dan Anggota Fraksi Nasdem Ady Ansar  TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - "Fraksi Golkar tak ingin larut dakam gerakan menolak LKPJ gubernur. Golkar kritis tapi memberi solusi."  Di atas kutipan Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, Kamis (15/7/2021), terkait laporan keterangan ...

15 Juli 2013: Kurikulum 2013 diberlakukan - Vimarsana News

15 Juli 2013: Kurikulum 2013 diberlakukan

15 Juli 2013: Kurikulum 2013 diberlakukan Penulis : Calista Aziza | Editor : Administrator Ilustrasi Elshinta.com - Setelah melalui pembahasan panjang, DPR akhirnya menyepakati rencana pemerintah untuk melaksanakan kurikulum baru pada 15 Juli 2013. Sebanyak 6 fraksi menyatakan setuju dan 3 fraksi menolak. 6 Fraksi yang sepakat pelaksanaan kurikulum baru pada 15 Juli 2013 dan anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Tiga fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan PPP. Pandangan Fraksi Pa...