KPK: Risiko Korupsi Tinggi jika Data Penerima Bansos Tak Sesuai NIK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar Kementerian Sosial memadankan data penerima bansos dengan data nomor induk kependudukan.
Source: kompas.com
/data/photo/2020/02/17/5e4a403bb00ac.jpg)
Page 3 - Nik Her News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana
Stay updated with breaking news from Nik Her. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Top News In Nik Her Today - Breaking & Trending Today
KPK petakan risiko-risiko korupsi terkait bansos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan risiko-risiko korupsi yang dapat terjadi terkait dengan bantuan sosial (bansos). Pertama, penerima bantuan ...
Source: antaranews.com
BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Masuk Rekening, Jangan Harap Dapat BLT PKH hingga UMKM : Okezone Economy
BLT subsidi gaji atau upah bagi pekerja tahun ini merupakan salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi - hot issue - okezone economy
Source: okezone.com
KPK minta Kementerian ESDM serta PLN teliti penerima subsidi listrik
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta direksi PLN meneliti data para penerima subsidi ...
Source: antaranews.com
Warga Gagal Vaksinasi Karena NIK, DPR Minta Pemerintah Integrasi Sistem Pendataan
Netty juga mendesak agar pemerintah segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.
Source: merdeka.com