KPK: Risiko Korupsi Tinggi jika Data Penerima Bansos Tak Sesuai NIK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar Kementerian Sosial memadankan data penerima bansos dengan data nomor induk kependudukan.
Source: kompas.com
/data/photo/2020/02/17/5e4a403bb00ac.jpg)
Page 44 - Orupsi News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana
Stay updated with breaking news from Orupsi. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Top News In Orupsi Today - Breaking & Trending Today
Muhammadiyah Bersurat ke Jokowi Minta Batalkan Hasil TWK KPK
Surat berisi tiga poin tuntutan itu dibuat menyikapi temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN.
Source: merdeka.com
Gatot Anggap Korupsi Saat Ini Lebih Parah dari Orde baru
Gatot Nurmantyo menilai kondisi korupsi di Indonesia saat ini lebih parah ketimbang korupsi yang terjadi di masa orde baru.
Source: cnnindonesia.com
Sikap Kami: Robin Hood Salah Jalan
MEREKA tidak pulang ke Nottingham. Mereka tetap di rumah tahanan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK). Mereka bukan Robin Hood. Mereka antitesa Robin Hood. Robin Hood yang salah jalan.
Source: inilahkoran.com
JPU KPK Gali Peran Eks Anak Buah Nurdin Abdullah Menangkan Perusahaan Agung Sucipto
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan delapan orang saksi dalam sidang perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat.
Source: merdeka.com