Page 27 - With Disability News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. "Formasi khusus dialokasikan bagi P...

Pemprov Jatim Diminta Prioritaskan Vaksinasi untuk Difabel, Begini Respons Wagub Emil Dardak Diperbarui 15 Jun 2021, 05:13 WIB 15 Liputan6.com, Surabaya - Pemprov Jawa Timur (Jatim) diminta memprioritaskan program vaksinasi untuk penyandang disabilitas di wilayah tersebut.  “Kami ke sini dalam rangka sinergitas, termasuk meminta vaksinasi bagi disabilitas diprioritaskan,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia usai bertemu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Surabaya, Senin (14/6/2021). Baca Juga Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)...

Pihak berwenang di kota Ahmedabad, India telah menyelenggarakan kampanye vaksinasi Covid-19 lintas kendara khusus untuk para penyandang disabilitas.

Senin, 14 Juni 2021 11:27 Reporter : Ya'cob Billiocta Sejumlah penyandang disabilitas dan yatim piatu di Sulut terima bantuan. Istimewa Merdeka.com - Kaum disabilitas di Panti Sosial Disabilitas Netra Bartemeus, Kecamatan Malalayang, Kota Manado dan penghuni Panti Asuhan Yatim Piatu Sayap Kasih Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat bantuan dari Siloam Hospitals Manado. "Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap warga di panti asuhan. Di setiap kesempatan yang ada pun di setiap momentum perayaan ibadah keagamaan, kepedulian ini merupakan rutinitas waj...

Ada beberapa pasal dalam RKUHP yang dikritik oleh Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana