Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Jalankan PPKM Darurat: Teguran hingga Pemberhentian Sementara

Tribunnews.com
Luhut menyampaikan, bagi kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM Darurat akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.
Jumat, 2 Juli 2021 06:31 WIB
Tangkap Layar Youtube Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat mengumumkan peraturan detail mengenai PPKM Darurat, Kamis (2/7/2021). Bagi kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM Darurat akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. 
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan akan memberlakukan PPKM Darurat untuk meredam pandemi Covid-19.
PPKM Darura berlaku khusus di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
Lebih jelasnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan peraturan detail mengenai PPKM Darurat, Kamis (2/7/2021).

Related Keywords

Bali ,Jawa Timur ,Indonesia ,Luhut Pandjaitan ,Administration Area ,Head Area ,Dismissal Temporary ,President George ,Island Java ,Bali Start ,Coordinating Minister Field Maritime ,Officially Announced Emergency ,Points Important In Emergency ,Will Be Held Saturday Tomorrow Luhut ,Legislation Number ,Emergency Delivered Luhut ,பாலி ,ஜவ டைமூர் ,இந்தோனேசியா ,ப்ரெஸிடெஂட் ஜார்ஜ் ,சட்டம் எண் ,