Perubahan Surat Edaran ini sekaligus mencabut Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19, kata kata Direktur Lalu Lintas dan angkutan Kereta Api, Danto Restiawan dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Danto menegaskan, untuk pelaku perjalanan dengan transportasi kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukan surat keterangan hasil tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Kepala Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah, Yuspahruddin mengatakan. pelaksanaan vaksinasi terhadap warga binaan ini bekerja sama dengan TNI dan Polri. Vaksinator dan tenaga kesehatan dari TNI dan Polri diperbantukan dalam melaksanakan vaksinasi, ujarnya, Rabu (28/7/2021).
Menurut dia, salah satu kendala dalam menjalankan protokol kesehatan di dalam lapas adalah mencegah terjadinya kerumunan.
Usaha menjaga jarak satu sama lain menjadi kendala karena banyak lapas yang kelebihan kapasitas.
Ia mencontohkan Lapas Kedungpane Semarang yang sebenarnya hanya memiliki kapasitas untuk 600 orang, ternyata berisi 1.606 napi.
Baca juga:
Di lapas ini sendiri, kata dia, terdapat 1.500 napi yang akan divaksin.
Adapun lapas lain di Jawa Tengah juga sudah mulai melaksanakan vaksinasi. Dengan vaksinasi ini warga binaan, akan lebih percaya diri karena akan lebih sehat dengan vaksin, katanya.