PPKM Level 4 Hingga 2 Agustus, Polisi Siapkan Lima Rencana Operasi Aman Nusa II Lanjutan
Dipublikasikan pada 23 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Polri menyiapkan lima rencana operasi saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Lima rencana tersebut masuk dalam Operasi Aman Nusa II Lanjutan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan rencana operasi tersebut guna mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19. Lima rencana aksi tersebut pertama tetap melakukan pengawalan dan pengamanan vaksin.
Baca Juga: Kedua memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan vaksinasi dan PPKM. Ketiga, Polri membantu mempercepat kegiatan vaksiansi sehingga kekebalan komunal masyarakat atau herd immunity segera terbentuk, katanya dalam keterangannya, Kamis (22/7).
Diyakini Mampu Lawan Pagebluk Corona, Begini Rekam Jejak Siti Fadilah Supari
Dipublikasikan pada 23 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Mantan Menkes Siti Fadilah Supari diusulkan membantu pemerintah dalam menanggulangi pagebluk corona di Indonesia. Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta kepada Jokowi agar melibatkan Menkes era SBY tersebut.
Siti Fadilah juga memiliki sejumlah rekam jejak yang sangat menonjol. Sebagai informasi, selain pernah menjabat sebagai menteri, ia juga sebagai staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia.
Baca Juga:
Siti merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Pada 2007, dia menulis buku berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung konspirasi Amerika Serikat dan organisasi WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung.
PPKM Darurat Akan Dilonggarkan Bertahap, 180 Kabupaten dan Kota Masih Berisiko Tinggi Covid-19
Dipublikasikan pada 23 Juli 2021. JAKARTA - Sejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena masih ada 180 kabupaten dan kota dengan status zona merah. Ini merupakan yang terbanyak sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Zonasi risiko tingkat kabupaten/kota saat ini menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Saat ini kabupaten/kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak selama pandemi. Jumlahnya 180 kabupaten dan kota, kata Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/7).
Baca Juga:
Jumlah kabupaten/kota zona merah itu terbanyak berada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah ada 29 kabupaten/kota dengan status zona merah Corona.
Temui Polisi Arogan saat Tangani Covid-19, Kabareskrim: Laporkan, Masyarakat Jangan Takut
Dipublikasikan pada 23 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Anggota Polri dilarang arogan dalam penanganan COVID-19. Masyarakat diminta jangan takut untuk melaporkan ulah polisi arogan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menginstruksikan ke seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan penyerapan belanja modal di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Dalam penanganan Pandemi COVID-19, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, jajaran Reskrim diminta untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.
Baca Juga:
“Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga,” ujar Agus dalam keterangannya, Kamis
China Borong Pfizer Buatan Amerika Serikat untuk Vaksin Rakyatnya, DPR: Pemerintah Harus Evaluasi Serius Sinovac
Dipublikasikan pada 23 Juli 2021. JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengevaluasi serius efektivitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19. Pemerintah jangan ragu untuk mengganti vaksin Sinovac dengan merek lain bila terbukti tidak efektif.
Hal ini menanggapi pemberitaan yang menyebut Pemerintah China memborong vaksin Pfizer buatan Amerika untuk keperluan vaksinasi rakyatnya. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Pemerintah China sendiri meragukan kemampuan vaksin produksi dalam negeri mereka?
Baca Juga:
Selanjutnya akan menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi di negara mereka. Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya. Jangan sampai uang yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air, tegas Mulyanto,