Latest Breaking News On - Deputy field attempt micro - Page 4 : vimarsana.com

Pemerintah Berencana Fokuskan BPUM pada UMKM di Zona Merah

Kemenkop UKM akan Optimalkan Lembaga Bantuan Hukum untuk UMKM

Kemenkop UKM Akan Optimalkan Lembaga Bantuan Hukum untuk UMKM Komentar: Kompas.com - 15/07/2021, 09:30 WIB Bagikan: JAKARTA,KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UMKM akan mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi UMKM atas banyaknya masalah yang sering dihadapi pelaku usaha tersebut. Layanan tersebut saat ini telah diberikan melalui Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK). Deputi bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengungkapkan,  sejumlah masalah yang dimaksud meliputi penurunan volume dan laba, melemahnya kemampuan membayar pinjaman, hingga penutupan tempat usaha. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19. “Petunjuk pelaksanaan LBPH-PUMK ini menjadi krusial, karena permasalahan tersebut selain dapat mengakibatkan kegagalan usaha, juga dapat berujung pada permasalahan hukum baik pidana maupun perdata,” kata Eddy Satriya secara virtual, Rabu (14/7/2021).

KemenkopUKM Sosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan LBPH-PUMK

Daftar Nama Penerima BPUM BNI Tanpa Cek Link eform.bni.co.id dan banpresbpum.id, Cukup Siapkan KTP dan HP

Banyak UMKM Terancam Gulung Tikar akibat PPKM Darurat

Banyak UMKM Terancam Gulung Tikar akibat PPKM Darurat Ilustrasi Warteg. - Bisnis.com News Share : Harianjogja.com, JAKARTA PPKM Mikro Darurat dinilai mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2020, saat pemerintah melakukan pengetatan mobilitas, setidaknya 30 juta unit UMKM berhenti beroperasi permanen maupun sementara. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebutkan pengetatan aktivitas pada 2020 setidaknya telah membuat hampir separuh UMKM terimbas. Dari total 64,7 juta unit usaha yang beroperasi pada 2019, dia menyebutkan tersisa sekitar 34 juta unit pada akhir 2020. Data ini juga sempat dikutip Kadin Indonesia dan merujuk pada survei oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). “UMKM ini sebenarnya sedang berusaha bangkit, dengan kebijakan ini omzet bisa turun drastis dan pekerja yang dirumahkan bisa bertambah,” kata Ikhsan, Rabu (30/6/2021).