vimarsana.com

Latest Breaking News On - Emergency start - Page 14 : vimarsana.com

Jakarta Babak Belur karena Corona Kian Mengganas, Menkes: Vaksinasi Lebih Dimassifkan

Jakarta Babak Belur karena Corona Kian Mengganas, Menkes: Vaksinasi Lebih Dimassifkan Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia kian mengganas, utamanya di Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut kondisi Corona di Ibukota babak belur, karena itu vaksinasi lebih dimassifkan. Ada dua provinsi tertinggi kasus Corona yang sudah melakukan vaksinasi, yaitu Bali dan DKI Jakarta. Khusus DKI Jakarta, vaksinasi akan terus digenjot. Baca Juga: DKI Jakarta sekarang sangat babak belur. Kita lagi agresif sekali melakukan vaksinasi. Tujuannya untuk bisa mengurangi beban pasien yang masuk ke rumah sakit. Sekarang sudah lebih dari 60 persen yang divaksinasi, ujar Budi Gunadi dalam rapat Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara virtual, Selasa (13/7).

Seminggu, Exit Tol dari Brebes sampai Sragen Akan Ditutup

Seminggu, Exit Tol dari Brebes sampai Sragen Akan Ditutup Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. Foto: rttmc.dephub.go.id SEMARANG - Pembatasan dan pengendalian mobilitas untuk arus lalu lintas di Jawa Tengah (Jateng) selama PPKM Darurat terus dilakukan. Salah satunya dengan menutup seluruh exit tol di Jateng mulai 16-22 Juli mendatang. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan ada 27 exit tol mulai dari Brebes hingga Sragen yang akan ditutup. Penutupan akan dilakukan mulai tanggal 16 hingga 22 Juli 2021. Baca Juga: “Hasil koordinasi dengan forkopimda Jawa Tengah, seluruh akses masuk Jawa Tengah ditutup termasuk exit tol di 27 pintu exit tol akan kita tutup total mulai hari Jumat tanggal 16 sampai dengan tanggal 22,” kata Iqbal dalam keterangannya dikutip laman resmi Polri, Selasa (13/7).

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Perlu Beri Subsidi Gaji Pekerja yang Terdampak

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Perlu Beri Subsidi Gaji Pekerja yang Terdampak Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. JAKARTA - Jika Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat benar diperpanjang enam minggu, pemerintah perlu menambah bantuan sosial (bansos), utamanya bagi pekerja yang paling terdampak Dapat disampaikan, bahwa kebijakan PPKM Darurat berpotensi diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4-6 minggu dari pemerintah. Perpanjangan PPKM Darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah tertekan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika berkaca pada penerapan PPKM Darurat yang masih berjalan saat ini, masih terdapat 40 persen masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Baca Juga:

Firli Bahuri Ingatan Luhut dan Erick Thohir soal Vaksin Berbayar

Firli Bahuri Ingatkan Luhut dan Erick Thohir soal Vaksin Berbayar Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong individu diingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait adanya peluang perbuatan melawan hukum atau rasuah. Firli mengingatkannya saat rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (14/7) kemarin. Baca Juga: Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program, kata Firli dalam siaran pers, Rabu (14/7).

Menteri Risma Mungkin Tidak Bermaksud Merendahkan Papua, Politisi Demokrat: Tapi Minta Maaflah

Menteri Risma Mungkin Tidak Bermaksud Merendahkan Papua, Politisi Demokrat: Tapi Minta Maaflah Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Ancaman Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akan memindahkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak becus bekerja ke Papua menuai polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan bahkan mendesak Risma untuk meminta maaf ke masyarakat Papua. Gaya komunikasi Risma tersebut pun disayangkan mantan Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Menurutnya, mantan Wali Kota Surabaya itu seolah menempatkan Papua menjadi daerah pembuangan bagi ASN yang tidak mampu bekerja. “Kalimat bu Risma seolah-olah menempatkan Papua sebagai sasaran lokasi ASN yang tak becus?” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (14/7), sebagaimana yang dikutip dari RMOL.id.

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.