Page 6 - Eradication Corruption News Today

Juliari Peter Batubara, pada hari ini, Rabu (28/7/2021).  Juliari Batubara bakal dituntut atas kasus dugaan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Sidang tuntutan untuk Juliari, rencananya bakal digelar secara virtual.  "Sementara demikian akan digelar secara virtual," kata Kepala Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021). Diketahui sebelumnya, Juliari Peter Batubara didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (J...

Yusuf Wijanarko - 27 Juli 2021, 09:37 WIB Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna berjalan memasuki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 16 Juli 2021. /Antara/M Risyal Hidayat PIKIRAN RAKYAT - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengonfirmasi Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna soal dugaan aliran penerimaan uang dari kontraktor yang mengerjakan proyek bansos (bantuan sosial). KPK, Senin 26 Juli 2021 memeriksa Aa ...

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal Komentar: Kompas.com - 25/07/2021, 11:13 WIB Bagikan: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAAktivis Greenpeace menembakan sinar laser yang bertuliskan #BeraniJujurPecat saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, juga menyampaikan pesan untu...

Ini Anjuran KPK Buat Pemerintah Daerah Untuk Cegah Korupsi, Simak YUK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dengan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Belu.  Jumat, 23 Juli 2021 11:01 Penulis: POS KUPANG. COM/ TENI JENAHAS IKUT RAPAT---Bupati Belu, Agustinus Taolin bersama Wakil Bupati, Aloysius Haleserens, dan Pj. Sekda Belu, Frans Manafe saat mengikuti Monitoring Centre for Prevention dengan KPK secara virtual di ruang rapat Bupati ...

MANTAP! KPK Setor Uang Rp 10 Miliar ke Kas Negara dari Koruptor, BERIKUT Rinciannya Sebelumnya pada 25 Juni 2021 KPK menyetorkan uang pidana pengganti dan denda Rp 5,3 miliar pada kas negara. Minggu, 18 Juli 2021 11:31 Penulis: Setoran ini merupakan pidana pengganti dan denda para terpidana korupsi. Adapun jumlahnya ialah Rp 10.074.456.647. Pidana pengganti dan denda itu merupakan keputusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.  "KPK menghargai kesadaran hukum dari para terpidana yang ...

Boyamin pun secara blak-blakan mengatakan jika sosok King Maker tersebut berasal dari oknum penegak hukum ataupun politikus. "Siapa orang itu? Ya, saya sejak awal mengatakan, orang ini bisa saja oknum penegak hukum, maupun oknum politisi. Tapi ini sebenarnya detailnya sudah saya serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya," katanya.  Menurutnya, jika nanti kasus tersebut sudah inkrah, pihaknya akan mengajukan...

KPK Apresiasi Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Edhy Prabowo, ICW: Lebih Pantas 20 Tahun Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan dalam kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Jumat, 16 Juli 2021 11:48 Editor: Tribunnews/Irwan Rismawan Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/4/2021). Agenda sidang dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan...

Share VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi, vonis majelis sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. "Kami menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap para terdakwa. Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU," kata Ipi, Juma...

Anggota PAN Usul RS Covid-19 Khusus Pejabat, Eks Humas KPK: Ide Brilian dalam 100 Tahun Ini Febri pun meminta netizen menyebutkan jika menjadi relawan pada rumah sakit khusus pejabat, akan menjadi petugas melakukan apa. Kamis, 8 Juli 2021 05:46 Editor: TRIBUNPEKANBARU.COM - Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw menjadi sorotan.  Ditengah lonjakan Covid-19, Rosaline malah mengusulkan RS Covid-19 khusus bagi Pejabat. Usul itu menuai kontra. Salah satunya, Mantan Ke...

Firli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat memperhatikan dan mengutamakan keselamatan serta kesehatan para pegawai lembaga antikorupsi itu. "Kami tentu mengutamakan keselamatan setiap orang dan juga harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai," tegasnya. Baca juga:  Saat ini lebih dari 113 pegawai KPK terinfeksi Covid-19. Mereka tersebar di kesekjenan, kedeputian dan tidak ada satuan kerja yang benar-benar bebas dan steril dari Covid-19. Firli menjelaskan bahwa masing-masing kedeputi...