Sabtu 24 Jul 2021 07:23 WIB
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Indira Rezkisari Wakil Presiden Maruf Amin
Penanganan Covid-19 di hulu yang tepat bantu kurangi solusi di hilir. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Presiden, Ma ruf Amin, meminta agar penanganan kasus Covid-19 dioptimalkan sejak dari hulu. Hulu yang dimaksud Wapres yakni optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan program vaksinasi. Yang hilir itu adalah akibat dari penanganan hulu yang belum tepat, akibatnya maka rumah sakit kekurangan tempat, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan ruang isolasi (dan) ICU, ini semua karena penanganan di hulu ini kurang pas, karena memang hilir itu akan sangat ditentukan oleh hulu, kata Wapres saat memberi arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, Jumat (23/7).
Covid-19. Hal ini disampaikan oleh
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat.
“Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” ungkapnya, Jumat (23/7/2021).
Selain mengenai realisasi anggaran penanganan Covid-19 di daerah, Maruf juga terus memantau perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), 3 T (testing, tracing, treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
“Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di mana sesuai ketentuan pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan minimal 8% dari APBD untuk penanga
Jumat 23 Jul 2021 11:20 WIB
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Gita Amanda
Wakil Presiden Ma ruf Amin meminta pemerintah daerah di Jawa Barat untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19. Foto: Dok KIP/Setwapres
Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang penyerapan anggarannya cukup rendah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Presiden Ma ruf Amin meminta pemerintah daerah di Jawa Barat untuk mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19. Hal ini karena Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang penyerapan anggarannya cukup rendah. Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya, ujar Wapres dalam siaran persnya saat memberi arahan ke Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Kamis (22/4).
JAKARTA -
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyoroti belum signifikannya penurunan mobilitas di Jawa Barat (Jabar). Di mana penurunan mobilitas di tempat perbelanjaan belum seperti di DKI Jakarta, Yogyakarta, maupun Bali.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan arahan kepada Satgas Penanganan
“Pelaksanaan PPKM Darurat, saya sangat mengerti sekali kesulitan di Jawa barat. Hal ini juga tercermin dari data google community mobility report hingga tanggal 16 Juli 2021 di Provinsi Jawa Barat, penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali,” katanya, Jumat (23/7/2021).
“Sedangkan mobilitas di tempat kerja, Provinsi Jawa Barat dan Bali penurunannya juga belum sejauh Provinsi DKI,” lanjutnya.
Kamis 22 Jul 2021 08:43 WIB
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo Wakil Presiden Maruf Amin
Jatim mengeklaim penyaluran dana desa sudah lebih dari 50 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Presiden Ma ruf Amin meminta pemerintah daerah segera mempercepat perbaikan data masyarakat penerima bantuan sosial agar proses penyaluran berjalan lancar. Ini disampaikan Wapres saat memberi arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur secara virtual, Rabu (21/7).
“Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial, memerlukan dukungan pemerintah Jawa Timur untuk melakukan percepatan melalui perbaikan data para penerima manfaat,” ujar Wapres dalam keterangan yang diterima, Kamis (22/7).
Wapres juga menilai perlunya kelengkapan data NIK dari penerima data untuk mempercepat proses penyaluran. Ia menyebut, khusus untuk bantuan produktif usaha mikro sampai dengan kuartal I telah disalurkan 1.056.298 usaha mikro.