Matter Amendment News Today

Faisol mengakui bahwa amendemen UUD 1945 dibutuhkan. Hanya saja saat ini kebutuhan tersebut belum mendesak.

Faisol mengatakan bahwa saat ini yang mendesak adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang diakibatkannya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga memastikan tak ada pembahasan mengenai isu perpanjangan jabat presiden menjadi tiga periode.

Namun pada praktiknya, lanjut Refly, presidential threshold hanya diperhitungkan berdasarkan presentasi keterwakilan di DPR.

Mahfud MD mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR.

Badan Pengkajian MPR RI masih sedang menyelesaikan kajian terhadap PPHN.

Bambang mengatakan, rencana amendemen yang digulirkan MPR merupakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Soal Amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden, diketahui ditengah pandemi Covid-19 ini hal tersebut tengah menjadi perbincangan.