Page 8 - Officials Maker Commitments News Today

Jumat, 2 Juli 2021, 10:11 WIB Reporter : Oryza A. Wirawan Rapat paripurna DPRD Jember Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Bahkan, Nasdem juga sama sekali tidak menyinggung adanya temuan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Rp 107,097 mil...

Proyek Jalan Belah Gunung di Gorontalo: Hutan Lindung Terancam, dan Rawan Bencana [2]   Pembangunan jalan lingkar Gorontalo, bermasalah sejak awal. Mohammad Kasad, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mengatakan, dalam penyusunan dokumen studi kelayakan, harus ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan GORR. Amdal ini, tidak ada dalam proyek jalan ini.   Jalur jalan proyek GORR itu, baik dari pembangunan Segmen I, II, dan III, ada pegunungan terjal, semak belukar, persawah...

LKPP Buka Rekrutmen Posisi Staf Programmer Junior Minimal Lulusan D3, Ini Link dan Batas Pendaftaran Rekrutmen Staf Jasa Lainnya pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum Rabu, 30 Juni 2021 10:08 Penulis: Magang6 BANGKAPOS.COM- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan sebuah Lembaga non-kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan khususnya terkait kebijakan pengada...

Ahli Sebut Permohonan JC Terdakwa Korupsi Bansos Dapat Timbulkan Konflik Kepentingan Diperbarui 29 Jun 2021, 07:57 WIB 14 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). Matheus Joko Santoso sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) Liputan6.com, Jakarta - Ahli Hukum Pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minar...

Tribunnews.com Ahli Hukum Pidana Sebut Permohonan JC Eks Pejabat Kemensos Timbulkan Konflik Kepentingan Hal ini lantaran Matheus Joko merupakan terdakwa dan juga saksi mahkota dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19. Selasa, 29 Juni 2021 07:48 WIB Tribunnews/Irwan Rismawan Tersangka Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan pihak swasta, Harry Sidabukke mengikuti rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di...

Alda Gitaris The Changcuters Diperiksa KPK, Ditanya Pemberian uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara Gitaris Changcuters, band asal Bandung, Alda, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi. Senin, 28 Juni 2021 12:05 Editor: Mega Nugraha TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Gitaris The Changcuters, band asal Bandung, Alda, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. Dalam kasus itu, selain Aa Umbara...

Kejaksaan Tinggi Kalbar Tahan 5 Direktur Perusahaan Terkait Kredit Fiktif di Bengkayang Sementara tersangka SS selaku Direktur CV. SBINTIR menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 226.510.266 untuk dua paket pekerja Jumat, 18 Juni 2021 10:25 Kajati Kalbar Masyhudi pimpin konperensi pers kasus tipikor kredit fiktif Bengkayang pada Kamis 17 Juni 2021 malam.  TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kembali Kejaksaan Tinggi Kalbar melakukan penahanan lima orang tersangka terkait...

Vendor Bansos Akui Serahkan Uang ke Eks Pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso Diperbarui 15 Jun 2021, 06:03 WIB 16 Terdakwa kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/5/2021). Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengar keterangan empat orang saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) Liputan6.com, Jakarta - Dua saksi yang dihadirkan ke persidangan perkara suap pengadaan bantua...

Senin, 14 Juni 2021 13:08 Reporter : Dwi Prasetya Guubernur Banten Wahidin Halim. ©ANTARA/Mulyana Merdeka.com - Sebanyak empat pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang status Aparatur Sipil Negara (ASN) dipecat oleh Gubernur Wahidin Halim. Pemecatan ini buntut pengunduran diri massal 20 PNS Dinkes Provinsi Banten. Empat orang itu dipecat dengan alasan etika jabatan. Mereka dianggap telah memobilisasi ASN lainnya untuk ramai-ramai mengundurkan diri. "Alasanya m...

Uang itu diberikan Juliari untuk membantu memenangkan Pilkada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.