Page 4 - Power Work Foreign News Today

Menteri Dilarang ke Luar Negeri Tanpa Izin Presiden, Seskab: Pemimpin Itu Harus Ada Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Para menteri Kabinet Indonesia Maju, dilarang bepergian ke luar negeri selama PPKM darurat, kecuali Menteri Luar Negeri (Menlu). Selain itu, jajarannya di kabinet diminta memiliki rasa kepekaan sosial selama pandemi ini. "Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa selama PPKM Darurat ini, tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, dan pa...

Jelang Libur Idul Adha, Polisi Sekat 1.038 Titik dari Lampung sampai Bali Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. JAKARTA - Jelang Idul Adha, Polri menambah jumlah titik penyekatan menjadui 1.038 titik. Jumlah tersebut tersebar dari Lampung, Jawa hingga Bali. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Polisi Rudi Antariksa mengatakan pihaknya telah melakukan penyekatan di 1.038 titik di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali jelang Idul Adha 1442 H, pada 20 Juli 2021. “Mulai tanggal 16 Juli 2021, kami mulai melaku...

Pendirian Laboratorium PCR Harus Dikebut, Ketua DPRD: Percepat Realisasi Hal-hal yang Urgent Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. JAKARTA - Laboratorium PCR yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal 2021 harus segera direalisasikan. Karena laboratorium PCR sangat dibutuhkan untuk mengetahui hasil tes Covid-19 secara cepat. Dengan begitu, dapat segera diambil langkah-langkah selanjutnya apabila ada warga Kota Tegal yang dinyatakan positif Covid-19. “La...

145 Perusahaan di Kota Tegal Wajib Terapkan WFH Seratus Persen Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Bisa didengarkan. TEGAL - 145 perusahaan di sektor nonesensial di Kota Tegal diwajibkan melaksanakan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan untuk perusahaan di sektor esensial dan kritikal diperbolehkan beroperasional, dengan ketentuan masing-masing. Ketentuan tersebut telah dijelaskan Dinas Tenaga...

Dkritik Sana Sini, Presiden Jokowi Akhirnya Batalkan Vaksinasi Berbayar Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Foto: antara JAKARTA - Opsi vaksin gotong royong berbayar bagi masyarakat akhirnya dibatalkan. Pembatalan ini diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya PT Kimia Farma membuka program vaksinasi gotong royong mandiri berbayar dengan menggunakan vaksin Sinopharm. "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden Jokowi memberikan arahan tegas untuk vaksin...

Selain itu, belum ada penangguhan penerbangan internasional, serta penerbitan visa karena lonjakan kasus Covid-19. Lebih lanjut, Shi Ziming mengatakan pemerintah China sebelumnya telah mewajibkan warganya menjalani pemeriksaan serta menaati protokol yang ditetapkan oleh Indonesia. "Ini sepenuhnya sesuai dengan aturan terbaru pemerintah Indonesia terkait perjalanan WNA ke Indonesia," tambahnya. Semua karyawan Warga Negara China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia telah memiliki visa yang berla...

Larang Salat Idul Adha di Masjid dan Lapangan, Menag: Islam Itu Ada Hukum Ketaatan, Taat pada Allah, Rasul, dan Pemerintah Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menerbitkan aturan soal larangan salat Idul Adha di masjid dan lapangan selama masa PPKM Darurat. Selain itu, larangan menggelar takbiran. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag No 17 Tahun 2021. Baca Juga: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta umat Isla...

Jangan Panik, OTG Bisa Lapor Puskesmas untuk Dapat Obat Covid-19 Gratis Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. JAKARTA - Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala alias orang tanpa gejala (OTG) dapat melaporkan ke puskesmas setempat untuk menerima obat. Selanjutnya, petugas Babinsa TNI maupun Bhabinkamtibmas Polri bisa mendampingi pengiriman obat kepada OTG yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. "Langsung lapor saja ke puskesmas. Apabila mereka OTG, maka akan diberik...

PPKM Darurat Diperpanjang Hak Pemerintah, Politisi PKS: Paling Penting Selamatkan Nyawa Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah berhak untuk memperpanjang PPKM hingga enam pekan ke depan atau sampai kondisi pandemi membaik. Menurutnya, prioritas kebijakan saat ini ialah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. “Bismillah, pemerintah memiliki opsi perpanjangan pemberlakukan PPKM hingga enam pekan. Pemer...

Rakyat Kesulitan Pemerintah Malah Bantu BUMN Triliunan Rupiah, PKS: Apa Rakyat Tidak Marah Nanti Dipublikasikan pada 16 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - PKS menilai kurang tepat bila pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN dalam kondisi krisis seperti saat ini. Apalagi, jika uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas. Pemerintah harusn...