Page 13 - Right Human News Today

Terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra baru-baru ini menarik perhatian publik usai mendapatkan remisi hukuman. Kementerian Hukum dan Hak

Pemberian remisi tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Aturan itu memang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi.

Menurutnya, pemberian remisi kepada napi merupakan wewenang Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, KPK tidak dilibatkan atau dimintai pertimbangan dalam pemberian remisi untuk napi korupsi.

Pemberian remisi tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Aturan itu memang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi.

Pengamat Hukum Masthuro mengatakan, remisi bagi narapidana teroris dan koruptor diberikan dengan mempertimbangkan rasa keadilan di mata hukum. Sebab, menurut dia, dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 disebutkan semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum

Selain Novel, laporan dugaan pelanggaran etik ini juga turut dilayangkan oleh pegawai seperti oleh Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang sebagai perwakilan pegawai KPK.

Arya meminta pemerintah Indonesia tidak memandang skeptis pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban. 

Tercatat, ada 214 orang dari total 3.492 narapidana korupsi atau 6 persen yang mendapat remisi tersebut

Abdul Kadir mengklaim hingga saat ini, belum terjadi baku tembak maupun tindakan yang menghancurkan Kabul secara masif.

Pengamat komunikasi politik dari UPH, Emrus Sihombing mengatakan sah-sah saja Kemenkumham memberikan remisi pada koruptor, karena sesuai UU.