JPNN.com : Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kebijakan pengukuran IPKD sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di wilayah regional Sumatera, Kamis, 12 Agustus 2021. Sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut dihelat sebagai upaya menyamakan persepsi tentang kebijakan pengukuran IPKD dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota
Dalam Rangka Binwas, Kemendagri Laksanakan Pengukuran-Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah jpnn.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from jpnn.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Kemendagri Awasi Kinerja Pemda lewat Penilaian IPKD
Rifki Abdul Fahmi Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni /Puspen Kemendagri
PRFMNEWS - Kementerian Dalam Negeri akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan IPKD dibangun sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” ujar F