Page 34 - Administration Area News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Komisi II: Jangan ragu tindak kepala daerah tidak patuhi PPKM Darurat Minggu, 4 Juli 2021 10:10 WIB Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am. Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali. Menurut dia, kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 23 tahun 2014 tentang P...

Risiko Penyebaran Covid-19 Rendah, Kabupaten Bolsel Bisa Salat Id Berjamaah Kemenag baru saja mengeluarkan surat edaran nomor: SE 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan. Minggu, 4 Juli 2021 11:02 Penulis: tribunmanado.co.id/Indra Lapa Kepala Seksi Bimas Islam, Achmad Ma'sum Maspeke mengatakan soal keputusan terkait pelaksanaan Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban, berada di Pemerintahan Daerah.  TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Kementerian Agama (Kemenag) baru saja mengeluarkan surat edaran nomor: SE 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan shalat hari ra...

Pemerintah Klaim PPKM Darurat di Jawa-Bali Hari Pertama Lancar Suasana sepi terlihat di Jalan Sudirman saat hari pertama pemberlakukan PPKM Darurat di Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Pemerintah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3-20 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi kasus Covid-19 yang memasuki gelombang kedua di Indonesia. - Bisnis/Himawan L Nugraha 04 Juli 2021 08:47 WIB Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jaw...

Anggota DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Kepala Daerah yang Tak Patuhi PPKM Darurat Komentar: Kompas.com - 04/07/2021, 13:55 WIB Bagikan: JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali. Menurut dia, kewenangan dan mekanisme pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Pe...

Dia menilai pemerintah harus tegas apabila ada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat maka segera beri sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Menurut dia, apabila teguran tertulis telah disampaikan dua kali dan tetap tidak dihiraukan maka kepala daerah tersebut diberhentikan sementara. "Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 Jawa-Bali. Agar instruksi ini dijalankan sepenuhnya oleh para kepala daerah, yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan pengawasan yang ketat di lapangan," ujarnya. Luqm...