Page 36 - Administration Area News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Sanksi PPKM Darurat: Gubernur Bisa Diberhentikan Sementara Waktu Waspada.co.id – Pemerintah mengatur sejumlah sanksi yang akan diterapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Sanksi berlaku bagi gubernur, pelaku usaha, hingga warga. Sanksi bagi kepala daerah diatur dalam diktum kesepuluh poin a Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Sanksi yang diterapkan merujuk Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Related “Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ...

Awas, Virus Varian Alfa Lebih Agresif! Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, meminta seluruh masyarakat di daerah ini supaya mewaspadai virus Corona varian B.1.1.7 Sabtu, 3 Juli 2021 08:19 Editor: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, meminta seluruh masyarakat di daerah ini supaya mewaspadai virus Corona varian B.1.1.7 atau Corona varian Alfa yang sudah menjangkiti beberapa warga di Provinsi Sumatera Utara. Untuk sementara, warga Aceh diminta supaya tidak bepergian ke Sumatera Utara, demikian pula sebaliknya warga Aceh yang di Medan diminta tidak pulang ke Aceh ji...

Semua Kabupaten/Kota di Bali Terapkan PPKM Darurat Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster (tengah) saat mengumumkan pelaksanaan PPKM Darurat (Antara) 03 Jul 2021 11:20 KBRN, Jakarta: Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 yang dimulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 berlaku untuk semua kabupaten/kota. Aturan itu berdasarkan Sur...

Republika.co.id, Sabtu (3/7). Pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali merupakan upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu program strategis nasional. Sementara, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya adalah melaksanakan program strategis nasional. Kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh mendagri (untuk gubernur dan wakilnya) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (untuk bupati/wali kota dan wakilnya). Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali ber...

Tanggapi Polemik DPRD KKR, Nidia: DPRD Tidak Punya Kewenangan Dalam Proses PAW Parpol Untuk permasalahan PAW Pimpinan DPRD diatur dalam Pasal 36 PP 12/2018, Adapun intisari dari Pasal tersebut bahwa Pimpinan DPRD berhenti dikarenakan me Sabtu, 3 Juli 2021 14:34 Penulis: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekjen Cerdas Demokrasi Indonesia, Nidia Candra, SH menilai serangkaian fenomena peristiwa mengenai Pergantian Antar Waktu pimpinan DPRD di DPRD Kabupaten Kubu Raya menjadi sebuah preseden buruk dalam sistem demokrasi di Kalbar. Dipaparkan Nidia, dalam aturan mengenai PAW diatur dalam UU No...