Ferdinand Hutahaean Kritik Kebijakan di Pemerintahan Jokowi: Membebani Warga dan Bukan Solusi
Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik kebijakan di Pemerintahan Jokowi soal yang mewajibkan PCR atau Antigen ke mal.
Stay updated with breaking news from Not Solution. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik kebijakan di Pemerintahan Jokowi soal yang mewajibkan PCR atau Antigen ke mal.
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai, langkah pemerintah menjatuhkan sanksi denda kepada masyarakat yang enggan divaksinasi bukan keputusan yang arif dan bijaksana. Apalagi, di tengah pemerintah belum bisa memenuhi ketercukupan vaksin untuk seluruh warga. Diketahui, ketentuan baru itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. "Fraksi PKS menolak saksi denda kepada warga yang tidak mau divaksi...
>> part of t solution to last year's budget standoff. lawmakers have to agree on further cuts this summer or automatic cuts take place. one of the big departments that's going to be cut is defense. with no deal in site defense contractors are worry they will send advance layoff notices to their employees that will come days before the election, prompt being the labor department to come in. the chair of the house arms services committee is my guest this morning. >> good morning. >> the warren act requires most employees with 100 or more workers to gives 60 days notice of plant closings or mass ...