Page 15 - Officials Maker Commitments News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Jumat, 2 Juli 2021, 10:11 WIB Reporter : Oryza A. Wirawan Rapat paripurna DPRD Jember Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Bahkan, Nasdem juga sama sekali tidak menyinggung adanya temuan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Rp 107,097 miliar.   Ini berbeda dengan pandangan umum enam fraksi lainnya yang dengan gamblang menyebutkan dan m...

Proyek Jalan Belah Gunung di Gorontalo: Hutan Lindung Terancam, dan Rawan Bencana [2]   Pembangunan jalan lingkar Gorontalo, bermasalah sejak awal. Mohammad Kasad, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mengatakan, dalam penyusunan dokumen studi kelayakan, harus ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan GORR. Amdal ini, tidak ada dalam proyek jalan ini.   Jalur jalan proyek GORR itu, baik dari pembangunan Segmen I, II, dan III, ada pegunungan terjal, semak belukar, persawahan, pemukiman masyarakat, hutan alam, bahkan ada hutan lindung, hingga perlu ada kajian yang mendala...

LKPP Buka Rekrutmen Posisi Staf Programmer Junior Minimal Lulusan D3, Ini Link dan Batas Pendaftaran Rekrutmen Staf Jasa Lainnya pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum Rabu, 30 Juni 2021 10:08 Penulis: Magang6 BANGKAPOS.COM- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan sebuah Lembaga non-kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan khususnya terkait kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Ment...

Ahli Sebut Permohonan JC Terdakwa Korupsi Bansos Dapat Timbulkan Konflik Kepentingan Diperbarui 29 Jun 2021, 07:57 WIB 14 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). Matheus Joko Santoso sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) Liputan6.com, Jakarta - Ahli Hukum Pidana Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno menilai bahwa permohonan justice collaboratore (JC) mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemente...

Tribunnews.com Ahli Hukum Pidana Sebut Permohonan JC Eks Pejabat Kemensos Timbulkan Konflik Kepentingan Hal ini lantaran Matheus Joko merupakan terdakwa dan juga saksi mahkota dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19. Selasa, 29 Juni 2021 07:48 WIB Tribunnews/Irwan Rismawan Tersangka Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan pihak swasta, Harry Sidabukke mengikuti rekonstruksi perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/2/2021). KPK menggelar rekonstruksi yang menghad...