Pakar hukum: Tidak ada keharusan menghidupkan PPHN
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ...
Source: antaranews.com
Points Bow State News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana
Stay updated with breaking news from Points Bow State. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Top News In Points Bow State Today - Breaking & Trending Today
Pakar UGM: Amandemen Biasanya Diiringi Peralihan Rezim dan Adanya Krisis
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai adanya perubahan konstitusi dalam sebuah negara biasanya diikuti dengan suatu momen tertentu. Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan waktu digulirkannya wacana amandemen UUD 1945 di tengah masa pandemi Covid-19.
Source: harianjogja.com
Kemarin, usut penyerangan pos koramil hingga mural Jokowi
Selama Jumat (3/9), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai penyerangan Pos Koramil Kisor agar diusut tuntas hingga tanggapan ...
Source: antaranews.com
Ramai-ramai Tolak Amendemen UUD 1945 dan Jokowi Tiga Periode
Elite politik, pakar hukum tata negara, hingga mahasiswa menolak wacana amendemen dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Source: cnnindonesia.com
Amendemen UUD 1945, Warga Tolak Pilpres di MPR & Sindir Elite
Beberapa warga menolak amendemen UUD '45 karena bisa menghilangkap Pilpres langsung, warga lainnya mendukung karena bisa menghemat biaya politik.
Source: cnnindonesia.com