Page 9 - Retribution Area News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Menkeu Usulkan Penyederhanaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Daerah 29/06/2021 8:05:12 Jakarta, 29/06/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh Indonesia. Di dalam RUU HKPD ini, pemerintah akan melakukan penguatan pengelolaan keuangan Pemda untuk mendorong belanja berkualitas dan kesinambungan fiskal. Salah satunya melalui penyederhanaan struktur Pajak...

Selasa, 29 Juni 2021 09:47 Reporter : Dwi Aditya Putra Rupiah. ©2013 Merdeka.com Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh Indonesia. Di dalam RUU HKPD ini, pemerintah akan melakukan penguatan pengelolaan keuangan Pemda untuk mendorong belanja berkualitas dan kesinambungan fiskal. Salah satunya melalui penyederhanaan struktur Pajak Daerah dan Retribusi...

Selasa, 29 Juni 2021 10:25 Reporter : Dwi Aditya Putra Dito Ganinduto. ©2020 Merdeka.com/istimewa Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara. "Sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fung...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur ulang objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan Undang-Undang ...

Potongan Insentif PNS di BPPRD Kota Jambi Capai Rp 212 Juta, Kepala Dinas Jadi Tersangka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD) Kota Jambi tahun 2017-2019, jadi tersangka kasus dugaan pemotongan insentif PNS di lingku Sabtu, 26 Juni 2021 14:26 Penulis: Mareza Sutan AJ TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD) Kota Jambi tahun 2017-2019, jadi tersangka kasus dugaan pemotonganinsentif PNS di lingkup instansi terkait. Atas kasus penyidik Kejari Jambi menyita alat bukti berupa uang sebesar Rp 212.808.512 dari kasus dugaan pemo...