Polemik Seleksi Anggota BPK, Pakar Hukum: DPR Harus Patuh
Pembangkangan terhadap hukum oleh lembaga negara adalah kejahatan serius. Sedangkan DPR adalah lembaga pembuat UU harus menjadi yang terdepan dalam kepatuhan terhadap UU.
Source: bisnis.com
Stay updated with breaking news from Taper Praise. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Pembangkangan terhadap hukum oleh lembaga negara adalah kejahatan serius. Sedangkan DPR adalah lembaga pembuat UU harus menjadi yang terdepan dalam kepatuhan terhadap UU.
Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan meminta DPR mematuhi UU BPK dan sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MA.
Dosen Hukum Keuangan Publik Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang mengatakan kasus hibah almarhum Akidi Tio senilai Rp2 triliun merupakan ...
Penerimaan hibah dari masyarakat tetap harus menggunakan mekanisme APBN.