Asep Warlan News Today

Pembangkangan terhadap hukum oleh lembaga negara adalah kejahatan serius. Sedangkan DPR adalah lembaga pembuat UU harus menjadi yang terdepan dalam kepatuhan terhadap UU.

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan meminta DPR mematuhi UU BPK dan sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MA.

Pakar hukum tata negara mengkritik pernyataan Ketua MPR mengenai amandemen UUD 1945 dalam acara peringatan Hari Konstitusi.

Ada tiga alasan mengapa amendemen UUD 1945 tak perlu dilakukan.

Momen perayaan kemerdekaan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung untuk menggelorakan sebuah gerakan bernama Bandung Merdeka Dari Covid-19

Ecep Sukirman - 7 Juli 2021, 09:09 WIB Pakar pemerintahan meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna merestrukturisasi BUMD dengan mempertimbangkan uji kelayakan pejabatnya. /Dok. Humas Pemkab Bandung PIKIRAN RAKYAT - Bupati Bandung Dadang Supriatna dikabarkan akan melakukan restrukturisasi jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung. Menyikapi rencana Bupati Bandung tersebut, pakar pemerintahan Asep Warlan Yusuf mengatakan, hendaknya pengisia...

Jika perhitungan suara usai, para calon kepala daerah yang tak puas bisa menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.