Center Study Constitution News Today

Selain tak elok, Jokowi juga dinilai melanggar konstitusi jika merealisasikan wacana ini.

Feri mengatakan, UUD memang tak mengatur secara gamblang bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wapres.

Tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wapres.

Dalam tradisi ketatanegaraan, kata Feri, tidak lumrah orang yang pernah menjadi presiden lantas menjabat wakil presiden.

Pernyataan ini menanggapi wacana Presiden Joko Widodo maju sebagai wapres pada Pemilu 2024.

Jokowi menyetujui rencana Kapolri karena dinilai tahu KPK menjadikan TWK alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas.

"Jadi dua hal yang berbeda putusan MA dan MK tidak akan bertabrakan dengan rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman RI," kata Feri

Jokowi sebelumnya merespon polemik TWK KPK dengan pernyataan ‘Tidak semua urusan negara harus dibawa kepada presiden’.

Pembiaran presiden harus dipahami bahwa sebetulnya yang memberhentikan pegawai KPK adalah Jokowi sendiri.

Feri mengungkapkan, Jokowi sah mengikuti putusan MA dan MK, namun juga mesti menghormati temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM.