Page 2 - Days Constitution News Today

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena Indonesia sedang berjuang mengatasi pandemi ...

Pakar hukum tata negara mengkritik pernyataan Ketua MPR mengenai amandemen UUD 1945 dalam acara peringatan Hari Konstitusi.

Isu liar amendemen UUD 1945 terus menyeruak mulai dari masa jabatan presiden, kewenangan DPD, hingga keinginan MPR menghidupkan PPHN.

Bambang mengatakan, rencana amendemen yang digulirkan MPR merupakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Wacana itu muncul ketika Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu di Istana Bogor pada pekan lalu.

Pengamat politik Saiful Mujani mewanti-wanti soal asprasi pilpres via MPR dalam wacana amendemen UUD 1945 yang bisa membuat pemeritahan tak stabil.

Dasco mengatakan, dirinya belum dapat menyatakan apakah wacana tersebut perlu atau tidak perlu. Sebab, saat ini masih dikaji di internal Gerindra.

Habib Aboe Bakar Al-Habsy turut menanggapi tentang isu akan adanya amandemen UUD 1945, ia menyebut ada yang lebih penting dari itu

Kalau bahan dari yang dibuat pimpinan itu awal tahun 2022 itu sudah ada semacam kelompok kerja - Nasional - Okezone Nasional

Habib Aboe Bakar Al-Habsy turut menanggapi tentang isu akan adanya amandemen UUD 1945, ia menyebut ada yang lebih penting dari itu