Page 156 - Hawk News Today

Aksi mahasiswa melalui aliansi BEM untuk menembus Presiden Jokowi yang kali ini mengangkat pembelaan 56 pegawai KPK yang gagal TWK jadi ASN.

JPNN.com : BEM SI bersama Gasak mengultimatum Presiden Jokowi terkait TWK pegawai KPK dan nasib Novel Baswedan, berencana gelar aksi demo.

Hawk, ad-lib ballot account. no experience and somehow came in really close to what the official certified canvas showed. whether they were within 100 votes or 10,000 votes, i think you need to take it all with a grain of salt. >> mark, when you look at this more holistically, pull back, big picture, looking at the national backdrop of this. right? this is not the first time, what were seeing in arizona, results of a review like this undercut the lies donald trump was telling about the election....

Wisconsin. team usa has lost seven of the last nine events. with the stacked lineup they hope to be back the first time since 2016. fans are in pretty good voice and they are dressed for the occasion, too, in americas cheese country. a busy night of football action in europe saw real madrid continue their red hawk start to the new season. marko sensio scoring a hat trick against mallorca. madrid are the top scorers in europes big five leagues. not such a good night for manchester united, though....

Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan tunjangan hari tua.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau TWK KPK. Menurut ORI, Presiden juga harus ikut bertanggung jawab. 

Nasib 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan dengan hormat lantaran tak lolos TWK, tak akan mendapatkan hak istimewa

Benny Harman menanggapi kabar soal pemecatan Novel Baswedan dan 55 pegawai KPK lain yang tidak disertai dengan pesangon dan uang pensiun.

Komnas HAM menyatakan Presiden Joko Widodo masih berwenang dan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan TWK KPK.

Jokowi sebelumnya merespon polemik TWK KPK dengan pernyataan ‘Tidak semua urusan negara harus dibawa kepada presiden’.