Page 2 - Head Unit Task Learning News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

57 pegawai KPK kirim surat ke Presiden Jokowi untuk diangkat jadi ASN

57 pegawai KPK kirim surat ke Presiden Jokowi untuk diangkat jadi ASN
antaranews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from antaranews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Sumatera utaraJakarta rayaRasamala aritaCampaign antiCommission eradication corruptionHead bureau tbspNational commission gammonAlexander marwata to council supervisor readTest insight nationalityPresident georgeApparatus civilian stateIneligible be apparatus civilian stateStaffing stateSecretariat stateReport ombudsmanTemporary national commission gammon

Keberatan atas LAHP Ombudsman, Pimpinan KPK Dinilai Tak Paham Konteks Pelayanan Publik

Keberatan atas LAHP Ombudsman, Pimpinan KPK Dinilai Tak Paham Konteks Pelayanan Publik
kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Sumatera utaraJakarta rayaNurul ghufronNo understand context serviceCommission eradication corruptionReport final results inspectionHead unit task learningActions corrective relatedOutstanding embarrassingAccording to herRepresentative chairmanStaffing stateFather nurul ghufronஜகார்த்தா ராயபிரதிநிதி தலைவர்

Dituding Terlibat Pembuatan SK Nonaktif 75 Pegawai KPK, Ini Kata Albertina Ho

Dituding Terlibat Pembuatan SK Nonaktif 75 Pegawai KPK, Ini Kata Albertina Ho Diperbarui 26 Jul 2021, 12:18 WIB 28 Ketua KPK Firli Bahuri (kanan), Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri), Albertina Ho (kedua kiri), dan Artidjo Alkostar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP membahas rencana kerja KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo) Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho menjawab tudingan keterlibatan dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK yang ditandatangani Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri itu berisi soal penonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sumatera utaraJakarta rayaIndriyanto senoJakarta councillor supervisor commission eradication corruptionCouncil supervisorAccused involved manufacture off employeesLetter decisionRead also accusedHead unit task learningWeek julyActions indriyantoLetter decision leaderAccording to himஜகார்த்தா ராயசபை மேற்பார்வையாளர்கடிதம் முடிவு

Kekecewaan Pegawai KPK ke Dewas yang Dinilai Memihak Pimpinan

Kekecewaan Pegawai KPK ke Dewas yang Dinilai Memihak Pimpinan Diperbarui 25 Jul 2021, 11:31 WIB 15 Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie) Liputan6.com, Jakarta Laporan pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran etik dalam pelaksaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas beralasan laporan itu tak cukup bukti untuk disidangkan. Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal nonaktif KPK Hotman Tambunan selaku perwakilan 75 pegawai nonaktif yang melapor mengaku kecewa. Namun, dia mengaku tak terkejut dengan tak diindahkannya laporan pegawai oleh Dewas KPK. Baca Juga Kami merasa tidak terkejut dengan putusan Dewan Pengawas. Dalam TWK kami melihat Dewas lebih berat memihak pimpinan KPK. Keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumuman hasil TWK. Dewas menemani pimpinan KPK jumpa pers, ujar Hotman dalam keterangannya, Minggu (25/7/2021).

Sumatera utaraJakarta rayaHatorangan panggabeanIndriyanto senoCouncil supervisor commission eradication corruptionCommission eradication corruptionCouncil supervisorDisappointment employeesAssessed siding leaderJakarta reportHead unit task learningActions indriyantoLetter decision leaderAccording to herSupervisor commission eradication corruptionTest insight nationality

Pegawai KPK Nilai Dewas Memihak Pimpinan

Minggu, 25 Juli 2021 12:43 Reporter : Merdeka KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko Merdeka.com - Laporan pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tak dilanjutkan ke persidangan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewas beralasan laporan itu tak cukup bukti untuk disidangkan. Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal nonaktif KPK Hotman Tambunan selaku perwakilan 75 pegawai nonaktif yang melapor mengaku kecewa. Namun, dia mengaku tak terkejut dengan tak diindahkannya laporan pegawai oleh Dewas KPK. Kami merasa tidak terkejut dengan putusan Dewan Pengawas. Dalam TWK kami melihat Dewas lebih berat memihak pimpinan KPK. Keberpihakan ini sudah terlihat sejak pengumuman hasil TWK. Dewas menemani pimpinan KPK jumpa pers, ujar Hotman dalam keterangannya, Minggu (25/7).

Sumatera utaraHatorangan panggabeanIndriyanto senoCouncil supervisor commission eradication corruptionCommission eradication corruptionCouncil supervisorGod siding leaderHead unit task learningActions indriyantoLetter decision leaderAccording to herTest insight nationalityAccording to batchArticle number yearGovernance way diversion employeesChairman ombudsman najih