Page 13 - Legislation Basic News Today

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menyinggung peran Kerajaan Nusantara bagi ...

Pada bulan inilah, kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ir Soekarno

DPD mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penambahan kewenangan MPR dalam penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI pada pidato pembukaan sidang tahunan MPR RI yang digelar pada hari ini (16/8/2021)

Menurut Fraksi Demokrat di MPR, rencana amandemen UUD 1945 omongan pribadi Bamsoet.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar karena lahir dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang telah memiliki peradaban unggul.

Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis sangat penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan, sekitar 50-100 tahun yang akan datang.

Tanda kehormatan yang diberikan juga menunjukan masa bakti seorang PNS yang telah mengabdikan dirinya untuk negara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut penjelasan Bambang Soesatyo mengenai ayat yang akan ditambahkan pada amendemen UUD 1945.

KBRN, Jakarta: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau biasa dikenal Bamsoet, menyatakan, pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional.  Hal tersebut berdasarkan rekomendasi MPR RI periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode…