Page 14 - Legislation Basic News Today

Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas UUD RI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

"Covid-19 mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Namun secara sosial justru pandemi ini mewajibkan kita untuk saling merekatkan persaudaraan,"

Pandemi Covid-19 telah memaksa warga semakin merekatkan persaudaraan

Benny K Harman teringat momen ketika MPRS meminta agar Soekarno menjadi presiden Indonesia seumur hidup melihat pertemuan Jokowi dan MPR.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan Presiden Jokowi menyerahkan urusan amendemen UUD 1945 terbatas soal PPHN, tak melebar ke tambah periode jabatan presiden.

Pengukuhan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang organisasi masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

KBRN, Jakarta: Jelang perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia, atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan tiga jenis pidato dalam sidang Tahunan Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) RI. Tiga pidato itu adalah Pidato Kenegaraan, Pidato Nota Keuangan dan RAPBN, dan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono menyebutkan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 yang digelar di Gedung Nusantara Komplek ...

Bamsoet menuturkan, Presiden setujuh amendemen UUD 1945 hanya untuk PPHN, tidak melebar ke hal lain. Apalagi, terkait dengan penambahan masa jabatan.

Pemerintah tengah menggarap konsep untuk memberikan bantuan kepada anak yatim yang menjadi korban pandemi Covid-19.