Points Bow State News Today

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai adanya perubahan konstitusi dalam sebuah negara biasanya diikuti dengan suatu momen tertentu. Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan waktu digulirkannya wacana amandemen UUD 1945 di tengah masa pandemi Covid-19. 

Selama Jumat (3/9), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai penyerangan Pos Koramil Kisor agar diusut tuntas hingga tanggapan ...

Elite politik, pakar hukum tata negara, hingga mahasiswa menolak wacana amendemen dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Beberapa warga menolak amendemen UUD '45 karena bisa menghilangkap Pilpres langsung, warga lainnya mendukung karena bisa menghemat biaya politik.

JPNN.com : Ahmad Basarah pengin IKN dibentengi PPHN melalui amendemen UUD agar tidak gagal seperti proyek SBY dibatalkan oleh Presiden Jokowi.

Tanpa PPHN, siapa yang bisa menjamin presiden terpilih 2024 benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan IKN, ujar Ahmad Basarah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus memperjuangkan penetapan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal Nasional. LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam ...

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai amandemen UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora atau membuka kesempatan untuk mengamandemen aturan selain PPHN.

PPHN untuk menjamin presiden terpilih 2024 melanjutkan pemindahan ibu kota.