Page 3 - Prioritization Use Allocation Budget News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana
Kemendagri Minta Pemda Hati-hati dalam Batasi Kelompok Income Harian
jawapos.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from jawapos.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
PPKM Darurat, Kemendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos dari APBD
merdeka.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from merdeka.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Kemendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Bansos
bisnis.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from bisnis.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Gubernur, Bupati dan Walikota Diminta Percepat Penyaluran Bansos dari APBD
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
PPKM Darurat, Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos
Diperbarui 02 Jul 2021, 12:06 WIB
17
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Liputan6.com, Jakarta -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lewat Instruksi Mendagri (Immendagri) meminta para kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa PPKM Darurat. Gubernur, Bupati dan Wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, tutur Tito sesuai perihal yang tertuang dalam Inmendagri, Jumat (2/7/2021).
Baca Juga
Tito mengatakan, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 maka pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran dari program atau pun kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran-anggaran bantuan sosial se