Page 19 - Region Java Bali News Today

Selain Lambat, Pelaksanaan Program Vaksinasi Belum Merata Jumat, 23 Juli 2021 – 11:48 WIB Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Hj Nevi Zuairina. Foto: Humas DPR RI jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Hj Nevi Zuairina mengungkapkan rrealisasi vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih jauh dari target Pemerintah. Berdasarkan Data Vaksinansi Covid-19 dari laman covid19.go.id per update 21 Juli 2021, baru 42,6 juta jiwa yang mendapatkan Vaksin Corona dosis pertama, sedang...

7 Fakta Terkait Perpanjangan PPKM Darurat yang Kini Jadi Level 3 dan 4 Diperbarui 22 Jul 2021, 06:42 WIB 12 Calon penumpang berjalan di peron untuk menaiki kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (4/7/2021). PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan perjalanan 44 kereta api (KA) selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang penerapan Pemberlakukan Pembatasan K...

PPKM Darurat Diperpanjang, Polisi Pantau Mobilitas di Pelabuhan Ketapang Salah satu titik penyekatan nyang menjadi perhatian Polresta Banyuwangi adalah mobilitas warga di Pelabuhan Ketapang. Edi Suwiknyo - Bisnis.com 22 Juli 2021  |  06:58 WIB Pelabuhan Ketapang Banyuwangi/JIBI - Bisnis/Tim Jelajah Lebaran Jawa...

Ini Penjelasan Luhut soal Indikator Level PPKM di Jawa dan Bali Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ruas Tol Jagorawi terpantau padat. - Antara 22 Juli 2021 05:07 WIB News Share : Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021. Setelahn...

Suasana sepi kawasan Blok M saat pemberlakuan PPKM di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Pemerintah mengeluarkan dua aturan terkait perpanjangan PPKM, diantaranya penutupan pusat perbelanjaan dan pelarangan makan ditempat bagi restoran di wilayah Jawa-Bali yang masuk PPKM level 4 dan pembukaan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB dan pembatasan pengunjung sebesar 25 persen saat PPKM level 3 di 28 kabupaten/kota.    (wah)

Positivity Rate Tinggi, Wapres Minta Pemprov Jatim Tingkatkan Upaya Penanganan Covid-19 Wapres minta Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. Kamis, 22 Juli 2021 11:05 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. Pasalnya, lebih dari dua minggu pelaksanaan Pemberlakuan P...

Soal Wacana Relaksasi PPKM, Tepat atau Tidak? Ini Kata Pakar Pemerintah diimbau untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait rencana pelonggaran kebijakan PPKM. Mutiara Nabila - Bisnis.com 22 Juli 2021  |  09:57 WIB Polda Metro Jaya menutup sejumlah jalan di Jakarta untuk ...

Pemerintah Ungkap Alasan Pergantian Istilah ke PPKM Level 1-4 Komentar: Kompas.com - 22/07/2021, 10:21 WIB Bagikan: JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pergantian istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1-4 merupakan pertimbangan bersama dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk membantu masyarakat memahami kondisi terkini daerahnya. "Istilah darurat itu memang kita harmonisasikan dengan level 1-4, karena memang i...

Tribunnews.com Berikut adalah daftar wilayah PPKM Level 4 yang pekerjanya dapat subsidi gaji pekerja Rp 1 juta. Kamis, 22 Juli 2021 10:23 WIB Berikut adalah daftar wilayah PPKM Level 4 yang pekerjanya dapat subsidi gaji pekerja Rp 1 juta.  TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1 juta bagi pekerja pada tahun 2021. Pemerintah akan menyalurkan subsidi upah melalui bank penyalur yang dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening pe...

Mengenai pengaturannya, tidak ada yang berubah signifikan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan secara daring/online dan pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial juga masih diberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).  Kemudian, esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf bekerja di kantor atau work from office (WFO) dengan protokol kesehatan ...