Page 29 - Administration Area News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Tujuan lain? Inovasi yang dilakukan daerah juga untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet. Inovasi daerah yang agresif, juga akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dan Global Competitiveness Index (GCI). Tapi banyak kepala daerah atau pemangku kebijakan tak berani melakukan inovasi karena takut kemudian terjerat masalah hukum? Kepala daerah tidak perlu lagi takut berinovasi. Sebab amanatnya didukung regulasi lengkap mulai dari UU, PP, Perpres hingga Permendagri. Kebijakan inovasi juga mendapat jaminan perlindungan hukum seperti ...

Selanjutnya pada Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan ...

Terungkap! Ternyata Ini Alasan Satpol PP Bisa Diangkat Jadi Penyidik PNS Rian Firmansyah Ilustrasi Satpol PP Kota Medan / Foto: Instagram @satpol_pp_kota_medan / MAPAY BANDUNG - Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bernhard E. Rondonuwu mengungkap alasan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa diangkat menjadi penyidik. Menurutnya, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sesuai Undang-Undang dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah...

Sabtu, 24 Juli 2021 10:33 Reporter : Merdeka HUT Satpol PP di Monas. ©2014 merdeka.com/imam buhori Merdeka.com - Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, menjelaskan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri. "Bisa menjadi PPNS," kata Bernard dalam keterangannya, Sabtu (24/7). Menurutnya, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang ...

Lakmas CW NTT Desak BK DPRD TTU Panggil Oknum Anggota yang Diduga Kerja  Proyek di Rote Ndao anggota DPRD tersebut mengerjakan projek di Rote Ndao, maka anggota DPRD tersebut juga telah melanggar Sumpah Rabu, 21 Juli 2021 09:22 Penulis: Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Direktur Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (LAKMAS) Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, S. H, mendesak Badan Kehormatan DPRD TTU untuk memanggil dan meminta klarifikasi salah satu oknum anggota DPRD yang diduga mengerjakan proyek di Kabupaten Rote Ndao. "Dewan Kehormatan DPRD ...