Page 10 - Change Second News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

libur nasional ditetapkan 11 Agustus 2021 atau bertepatan dengan 2 Muharram. "Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021 M. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus 2021 M," tegas Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (4/8/2021). Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Selain hari libur dalam rangka peringatan 1 Muh...

Hanya hari libur tahun baru hijriyahnya yang digeser awalnya 10 Agustus menjadi 11 Agustus 2021 M - Nasional - Okezone Nasional

Menkes Disomasi akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut Komentar: Kompas.com - 30/07/2021, 15:11 WIB Bagikan: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait kedatangan vaksin COVID-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (18/4/2021). Sebanyak enam juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia tersebut, selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung sebelum didistribusikan ke Kota dan Kabupaten...

Bambang Arifianto Salah satu sentra vaksinasi di Bogor, Jawa Barat. /Dok. BPDB Jabar     PIKIRAN RAKYAT - Klausa vaksinberbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan menuai protes dari berbagai kalangan termasuk dari sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum. Sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum tersebut, akhirnya mengirimkan somasi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Somasi tersebut berkaitan dengan belum adanya pembatalan dan pencabutan klausa vaksinberbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021. Mereka meminta agar Menk...

MK kabulkan pencabutan uji materi UU yang diajukan MAKI Jumat, 30 Juli 2021 16:16 WIB Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman membacakan ketetapan Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 di Jakarta, Jumat (30/7/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan 'a quo'.Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan uji materi Pasal 69 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). "Mengabulkan penarikan kem...