Vimarsana
Biggest News Aggregation in the World

Page 5 - Coordinator Emergency News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from Coordinator Emergency. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In Coordinator Emergency Today - Breaking & Trending Today

PPKM Darurat : Mobilitas Masyarakat Turun, Pemerintah Minta Dukungan Masyarakat : Okezone News - Vimarsana News

PPKM Darurat : Mobilitas Masyarakat Turun, Pemerintah Minta Dukungan Masyarakat : Okezone News

Jakarta- PPKM Darurat yang bertujuan membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan tingkat penularan Covid-19, mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data hasil pantauan, hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat. “DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3 persen, hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Wilayah Jawa Barat juga mengalami penurunan, meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Per...

Pemerintah Sebut Mobilitas Masyarakat Turun di Hari ke-12 PPKM Darurat - Vimarsana News

Pemerintah Sebut Mobilitas Masyarakat Turun di Hari ke-12 PPKM Darurat

Pemerintah Sebut Mobilitas Masyarakat Turun di Hari ke-12 PPKM Darurat Diperbarui 15 Jul 2021, 10:17 WIB 18 Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi. (Istimewa) Liputan6.com, Jakarta -PPKM Darurat membuat mobilitas masyarakat di sejumlah daerah turun. Ini adalah sebuah sinyal positif untuk menekan tingkat penularan Covid-19. Pemerintah menyebut, tingkat mobilitas masyarakat di hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten turun. Baca Juga "DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%, hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Wi...

Pemerintah Susun Langkah Hindari PHK Karyawan saat PPKM Darurat - Vimarsana News

Pemerintah Susun Langkah Hindari PHK Karyawan saat PPKM Darurat

Kamis, 15 Juli 2021 11:25 Reporter : Idris Rusadi Putra Industri. bahanbakar.com Merdeka.com - Pemerintah Jokowi tengah memikirkan langkah untuk mengatasi dampak turunan dari pandemi, seperti di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah mengupayakan agar dampak tersebut bisa ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK karyawan. "Koordinator PPKM Darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home (WFH)," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi ...

Kasus COVID-19 Harian Tembus 54 Ribu, Saatnya Indonesia Minta Tolong? | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW - Vimarsana News

Kasus COVID-19 Harian Tembus 54 Ribu, Saatnya Indonesia Minta Tolong? | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW

Kasus COVID-19 Harian Tembus 54 Ribu, Saatnya Indonesia Minta Tolong? Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan kemungkinan RI meminta bantuan negara lain jika kasus corona harian tembus 40-70 ribu. Indonesia telah mencatat rekor 54 ribu kasus harian. Tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 di Jakarta Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi selama pandemi. Tercatat pada Rabu (14/7) ada tambahan 54.517 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus harian Corona ini telah melewati angka 40 ribu. Angka...

Source: dw.com
PPKM Darurat : Pemerintah Susun Langkah Hindari Potensi PHK : Okezone News - Vimarsana News

PPKM Darurat : Pemerintah Susun Langkah Hindari Potensi PHK : Okezone News

“Koordinator PPKM Darurat telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi saat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi PPKM Darurat. Baca Juga:  Dedy menyebutkan, aturan tersebut bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH. Termasuk didalamnya terkait definisi dirumahkan, yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. Kebijakan itu diambil dengan pertimbangan banyak pekerja yang terancam...