Stay updated with breaking news from Criminal Code Article. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut fakta-fakta yang muncul saat persidangan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dapat dijadikan pintu masuk ...
Kamis, 29 Juli 2021, 21:28 WIB Reporter : Nyuciek Asih Surabaya (beritajatim.com) – Dimas Abimayu diadili, calon pengacara yang magang di Kantor Hukum Siregar & Rekan, Jalan Nusantara Raya No. 205 RT. 04 RW. 09 Kel Beji Depok Utara ini, diadili lantaran terjerat kasus penggunaan surat palsu, berbentuk surat kuasa. Pemalsuan untuk mengajukan pailit di PN Surabaya, pada 6 Maret 2017 lalu. Dimas tak sendiri, dia melalukan perbuatannya itu bersama rekannya yakni Fahrul Siregar. Namun, Fahrul sampai saat ini menjadi buron sehingga belum bisa diadili bersama Dimas. Keduanya menggunakan surat kuas...
DPRD Bali Minta Polisi Tertibkan Berbagai Organisasi Jasa Debt Collector POLDA Bali mengimbau lembaga finance agar tidak lagi menggunakan jasa debt collector Rabu, 28 Juli 2021 09:22 Penulis: Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana - DPRD Bali Minta Polisi Tertibkan Berbagai Organisasi Jasa Debt Collector TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - POLDA Bali mengimbau lembaga finance agar tidak lagi menggunakan jasa debt collector untuk merampungkan persoalan eksekusi unit kredit macet. Hal ini langsung mendapat dukungan Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana menegaskan sikap dukungannya tersebut. Pi...
Rabu, 28 Juli 2021 06:35 Reporter : Bachtiarudin Alam Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara Jalani Sidang Lanjutan Suap Bansos Covid-19. ©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah Merdeka.com - Mantan Mensos Juliari Bakal Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Hari Ini antan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara akan menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial pada Rabu (28/7) hari ini. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), "Betul besok tuntutan terhadap Pak Juliari. Sida...
Pemerintah telah mengatur sanksi pelanggar PPKM mulai dari pencopotan sementara kepala daerah 3 bulan, setahun pidana untuk warga, hingga penutupan usaha.