5 Fakta Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun
Posisi utang pemerintah terus melambung di tengah pandemi Covid-19. Posisi utang pemerintah pada akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418 triliun
Stay updated with breaking news from Finance State. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Posisi utang pemerintah terus melambung di tengah pandemi Covid-19. Posisi utang pemerintah pada akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418 triliun
بانک جهانی: 432 میلیون دالر به افغانستان کمک میشود شنبه ۵ سرطان ۱۴۰۰ بانک جهانی اعلام کرده است که یک کمک مالی 432 میلیون دالری در جهت تداوم روند اصلاحات بنیادی، بهبود مصارف ادارات دولتی و تامین شفافیت مالی، تقویت حکومتداری و دستیابی افغانستان به رشد اقتصادی از طریق تشویق سرمایه گذاری خصوصی تصویب کرد. 132 میلیون دالر این کمک، بلا...
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengatakan utang pemerintah ...
BPK Soroti Utang Pemerintah Jokowi Usik Politikus PDIP BPK Soroti Utang Pemerintah Jokowi Usik Politikus PDIP BPK menyinggung kekhawatiran penurunan kemampuan pemerintah Jokowi membayar utang dan bunganya saat menyampaikan LKPP 2020. SOLOPOS.COM - Ilustrasi stres memikirkan utang. (Freepik.com) Solopos.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan menyinggung kekhawatiran atas penurunan kemampuan pemerintah pimpinan Joko Widodo membayar utang dan bunganya saat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP 2020 dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/6/2021). Laporan BPK terkait utang pe...
Anggota DPR Pertanyakan Standar BPK soal Utang di Rezim Jokowi Ilustrasi utang luar negeri dalam mata uang dolar AS - Bisnis.com 24 Juni 2021 05:47 WIB News Share : Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi Keuangan dari PDIP Eriko Sotarduga mempertanyakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait standar yang digunakan dalam menentukan tingkat solvabilitas utang Indonesia di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal tersebut harus dapat dibuktikan secara akuntabel. Seperti diketahui, BPK khawatir dengan penurunan kemampuan pemer...