Governance Way Handling Case Crime News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from Governance way handling case crime. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In Governance Way Handling Case Crime Today - Breaking & Trending Today

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi


Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi
Komentar:
Kompas.com - 27/07/2021, 07:23 WIB
Bagikan:
Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan. SE ini diterbitkan pada 23 Juli 2021.
Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (PN), kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, dalam keterangan tertulis, Senin (26/7/2021).
Yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk
fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya, ujar dia.
Dapatkan informasi, inspirasi dan ....

Jakarta Raya , Gratuities Related Industry Services , Or Enterprises , Ask Industry Services Finance Control Gratuities , Commission Eradication Corruption , Conference Coordination National , Regulation Court , Publish Flyer , Industry Services Finance Control Gratuities , Executor Task Spokesman , Complaint Related Distribution , Regulation Court Grand , Number Year , Governance Way Handling Case Crime , Conference Coordination , ஜகார்த்தா ராய ,

KPK Terbitkan Edaran Pengendalian Gratifikasi Industri Jasa Keuangan, Apa Saja yang Diatur?


KPK Terbitkan Edaran Pengendalian Gratifikasi Industri Jasa Keuangan, Apa Saja yang Diatur?
KPK juga menyatakan lembaga jasa keuangan wajib melakukan langkah pencegahan, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.
Newswire
- Bisnis.com
27 Juli 2021  |  07:59 WIB
Logo KPK. (Antara - Benardy Ferdiansyah)
×
Bisnis.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 19/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Industri Jasa Keuangan. SE tersebut diteken lima komisioner KPK pada 23 Juli 2021.
Melalui surat edaran itu, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan terkait larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai neg ....

Jakarta Raya , Authority Services , Commission Eradication Corruption Or , Kpk Publish Circular Control Gratuities Industry Services , Industry Services , Conference Coordination National , Regulation Court , Flyer Number , Control Gratuities , Industry Services Finance , Regulation Court Grand , Governance Way Handling Case Crime , Conference Coordination , Memorandum Understanding Number , Authority Services Finance , Option Under This , ஜகார்த்தா ராய , அதிகாரம் சேவைகள் , தொழில் சேவைகள் ,

Gratifikasi Jasa Keuangan Harus Dikendalikan - Koran-Jakarta.com


Selasa, 27 Juli 2021 06:24 WIB
Waktu Baca 2 menit
A  A  A  
Pengaturan Font
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan. KPK menegaskan pentingnya pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan, kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, di Jakarta, Senin (26/7).
Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Hal itu berlawanan dengan tugas atau kewajibannya baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk
fee marketing,
refund atau penamaan lainnya.
Ipi mengatakan, lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar. KPK juga harus memastikan ....

Jakarta Raya , Institutions Services , Gratuities Services Finance Should Be , Authority Services , Gratuities Related Industry Services , Jakarta Commission Eradication Corruption , Regulation Court Grand Number Year , Gratuities Services Finance Should Be Controlled , Number Year , Plt Spokesman , Governance Way Handling Case Crime , Read Also , Units Control Gratuities , Institutions Services Finance , Authority Services Finance , Memorandum Understanding Number Year , ஜகார்த்தா ராய , நிறுவனங்கள் சேவைகள் , அதிகாரம் சேவைகள் , ரெட் மேலும் ,