Live Breaking News & Updates on Gratuities Services Finance Should Be

Selasa, 27 Juli 2021 06:24 WIB
Waktu Baca 2 menit
A  A  A  
Pengaturan Font
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan. KPK menegaskan pentingnya pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan, kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, di Jakarta, Senin (26/7).
Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Hal itu berlawanan dengan tugas atau kewajibannya baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk
fee marketing,
refund atau penamaan lainnya.
Ipi mengatakan, lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar. KPK juga harus memastikan ....

Jakarta Raya , Institutions Services , Gratuities Services Finance Should Be , Authority Services , Gratuities Related Industry Services , Jakarta Commission Eradication Corruption , Regulation Court Grand Number Year , Gratuities Services Finance Should Be Controlled , Number Year , Plt Spokesman , Governance Way Handling Case Crime , Read Also , Units Control Gratuities , Institutions Services Finance , Authority Services Finance , Memorandum Understanding Number Year , ஜகார்த்தா ராய , நிறுவனங்கள் சேவைகள் , அதிகாரம் சேவைகள் , ரெட் மேலும் ,