Live Breaking News & Updates on Jakarta Bill

Stay updated with breaking news from Jakarta bill. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital


RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital
Kekerasan seksual di dunia digital menjadi cakupan RUU PKS menyusul maraknya kekerasan dan prostitusi daring di dunia maya.
Newswire
- Bisnis.com
23 Juli 2021  |  07:28 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak - Antara
×
Bisnis.com, JAKARTA Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan mencakup substansi mengenai kekerasan seksual di dunia digital.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya.
“Dalam (dunia) digital, kami melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Pornografi dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” kata ....

Jakarta Raya , Committee Work , Metropolis State Entrance National Legislation , National Commission , Commission National , Jakarta Bill , Deletion Hardness Sexually , Chairman Committee Work , Legislation Pornography , Transaction Electronic , Read Also , Call No Priority , Bill Development , Hardness Based , Book Legislation Criminal Law , Criminal Code , Legislation Domestic Violence , Legislation Marriage , Chairman The Committee , Option Under , ஜகார்த்தா ராய , குழு வேலை , தேசிய தரகு , தரகு தேசிய , ரெட் மேலும் , குற்றவாளி குறியீடு ,

Mantap! RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital


Mantap! RUU PKS Bakal Atur Praktik Kekerasan Seksual di Dunia Digital
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak - Antara
23 Juli 2021 08:47 WIB
Harianjogja.com
, JAKARTA Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan mencakup substansi mengenai kekerasan seksual di dunia digital.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Willy Aditya.
“Dalam (dunia) digital, kami melakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Pornografi dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” kata Willy dilansir dari
Antara, Jumat (23/7/2021).
Willy menambahkan bahwa langkah sinkronisasi tersebut dilakukan dengan menambahkan poin-poin yang belum diatur dalam UU Pornografi maupun UU ITE. Poin-poin ini masih dalam proses peninjauan oleh Panja untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. ....

Jakarta Raya , Committee Work , National Commission , Commission National , Jakarta Bill , Deletion Hardness Sexually , Chairman Committee Work , Legislation Pornography , Transaction Electronic , Hardness Based , Book Legislation Criminal Law , Criminal Code , Legislation Domestic Violence , Legislation Marriage , Read Also , Conjecture Case Tubes Oxygen False , Chairman The Committee , ஜகார்த்தா ராய , குழு வேலை , தேசிய தரகு , தரகு தேசிய , குற்றவாளி குறியீடு , ரெட் மேலும் ,

Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Lewat Disahkannya RUU Otsus Papua


Tribunnews.com
Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Papua Lewat Disahkannya RUU Otsus Papua  
Mendagri berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat Orang Asli Papua dan melakukan percepatan pembangunan
Jumat, 16 Juli 2021 08:30 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR, Kamis (15/7/2021). 
Dalam perjalanannya, banyak hal yang telah berhasil dicapai, namun ada pula yang perlu diperbaiki. 
Salah satu contoh yang perlu perbaikan, yaitu menyangkut pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.  ....

Jakarta Raya , Francis Tribunnews , Conference Committee , Division Area , Report Journalist Tribunnews , Jakarta Bill , Change Second , Number Year , Autonomy Special For Province Papua , Conference Plenary , Minister Domestic , Province Papua , Papua West , Legislation Number Year , Autonomy Special , State Unity , Republic Indonesia , Ratified The Bill Autonomy Special Papua , Orang Asli Papua , Letter President , Provisions General , Conference Committee Special , Total Article , ஜகார்த்தா ராய , மாநாடு குழு , பிரிவு பரப்பளவு ,