Live Breaking News & Updates on Unload Reason Government Wanted Wear

Senin, 14 Juni 2021 14:15
Reporter : Merdeka
pajak. ©2020 Merdeka.com
Merdeka.com - Rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelompok barang dan jasa tertentu, termasuk sembako dan pendidikan dikritik oleh banyak pihak. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan PPN tersebut, khususnya terkait informasi mengenai PPN untuk sembako dan jasa pendidikan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, perubahan ketentuan PPN ini dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, karena adanya distorsi ekonomi disebabkan tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. ....

Services Taxable , Unload Reason Government Wanted Wear , Taxes Accretion Value , Bill Number Year , Provisions General , Governance Way Taxation , Bill Coup , Directorate General Taxes , Director Extension , Certificate Free Taxes , Certificate No Charged , Goods Taxable Taxes , Services Taxable Taxes , Nkb , Ktd , Dministrasi , இயக்குனர் நீட்டிப்பு ,