Live Breaking News & Updates on Dministrasi

Stay updated with breaking news from Dministrasi . Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

4 Partai Lokal di Aceh Belum Penuhi Syarat Administrasi Pemilu

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan sebanyak empat partai lokal yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, belum memenuhi syarat administrasi. Sejauh ini baru dua partai lokal yang dinyatakan telah lolos verifikasi administrasi. ....

Party Solicitation Aceh , Party Aceh , Party Dar Aceh , Party Fair Prosperous , Party Atjeh , Division Technical Aceh , Commission Independent Election , Party Solidarity Independent Folk Aceh , Party Local , Chairman Division Technical Aceh , Dministrasi ,

Pungli Bansos Berbalut Jasa Pencairan

Segudang persoalan membayangi penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19. Di antara modus yang ditemukan adalah pemotongan dana bansos dengan dalih biaya administrasi. ....

Jawa Timur , Jawa Barat , Head Social Affairs Muddy , Head Office , Extortion Social Assistance Wrapped Services Liquefaction , Office Village , Myriad Issue , Sub District Kaliwates , Districts Muddy , Sub District Mumbulsari , Programs Family Expectations , Relief Food Cash , Center The City Muddy , Automated Teller Machine , Head Office Social , Coordinator Companion Family Expectations , Whistle Senses Knight , Warrant Payment Funds , Family Donee , Java West , Districts Bandung West , German Mark , Atm Her , Atomic Number , According To Him , ஜவ டைமூர் ,

Membongkar Alasan Pemerintah Ingin Kenakan PPN Sembako Hingga Pendidikan

Senin, 14 Juni 2021 14:15
Reporter : Merdeka
pajak. ©2020 Merdeka.com
Merdeka.com - Rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelompok barang dan jasa tertentu, termasuk sembako dan pendidikan dikritik oleh banyak pihak. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan PPN tersebut, khususnya terkait informasi mengenai PPN untuk sembako dan jasa pendidikan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, perubahan ketentuan PPN ini dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, karena adanya distorsi ekonomi disebabkan tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. ....

Services Taxable , Unload Reason Government Wanted Wear , Taxes Accretion Value , Bill Number Year , Provisions General , Governance Way Taxation , Bill Coup , Directorate General Taxes , Director Extension , Certificate Free Taxes , Certificate No Charged , Goods Taxable Taxes , Services Taxable Taxes , Nkb , Ktd , Dministrasi , இயக்குனர் நீட்டிப்பு ,