Forum Pimred PRMN Respon Perpanjangan PPKM Darurat, Desak Pemerintah Evaluasi Manajemen Penyaluran Bansos
Dadang Hermawan Sikapi perpanjangan PPKM Darurat, Forum Pimred PRMN desak pemerintah evaluasi menajemen penyaluran bansos. /
Selain itu, Forum Pimred PRMN juga mendesak pemerintah agar menjamin kebutuhan masyarakat yang pendapatannya terganggu karena adanya perpanjangan PPKM Darurat tersebut.
Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Covid-19, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi. PPKM Darurat inilah wujudnya.
Tim PRMN 12
Forum Pimred PRMN /Dok. Pikiran Rakyat
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan memperpanjang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.
PPKM Darurat Jawa-Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luarnya memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (
positivity rate) Covid-19. Untuk itu, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi.
Atas kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak 3 Juli itu, Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menilai efektivitas PPKM Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.
Forum Pimred PRMN Sikapi PPKM Darurat Diperpanjang agar Pemerintah Peduli Hak Rakyat
Tim Potensi Bisnis 2 - 17 Juli 2021, 11:51 WIB Forum Pimred PRMN menyatakan sikap terhadap pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat Pulau Jawa - Bali. /potensi bisnis/forum pimred PRMN
Pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19.
Untuk menurunkan kasus Covid-19, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi. PPKM Darurat inilah wujudnya.
Forum Pimred PRMN Mendesak Pemerintah Penuhi Hak-hak Rakyat Selama PPKM Darurat
Dian Purnamasari Forum Pimred PRMN /Dok. Pikiran Rakyat/ Ponorogo Terkini – Forum Pimred PRMN atau Forum Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat Media Network menyatakan sikap atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat 2021.
Forum Pimred PRMN mendesak pemerintah agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk mencukupi hak-hak masyarakat selama PPKM Darurat 2021.
PEMERINTAH melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.
PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Co
PPKM Diperpanjang, DPRD Bali Minta Gubernur Komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota Soal Bansos
Pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
Sabtu, 17 Juli 2021 11:45
Penulis:
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry - PPKM Diperpanjang, DPRD Bali Minta Gubernur Komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota Soal Bansos
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
Hal ini seperti diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021.
Menurut dia, keputusan itu diambil usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).