Daily Forthcoming News Today

Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, ada aspek probabilitas atau kemungkinan terkait bangkit atau tidaknya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Apalagi mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga sudah mewanti-wanti terkait kebangkitan PKI gaya baru

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin menegaskan, Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus menjunjung tinggi Sapta Marga yang Bertaqwa pada Tuhan YME Allah SWT, patriot bangsa

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menegaskan, pegiat media sosial Ade Armando gagal paham soal Agama Islam.

Jakarta, HanTer - Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan, ada dua topik yang menjadi sumber keresahan manusia. Bahkan bisa berkembang menjadi revolusi sosial. Pertama, soal menaikan iuran atau tarif pajak. Kedua, soal tanah yang dikuasai dengan cara - cara yang tidak benar oleh penguasa. Tidak heran banyak gerakan massa yang melawan penguasa karena terkait soal tanah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini pelaksanaan balapan Formula E pada masa mendatang bisa dibiayai sponsor dan berbagai pihak pendukung lainnya

Sejauh ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai berjalan sekitar satu bulan di Indonesia. Berdasarkan laporan, terdapat sejumlah klaster Sekolah Covid-19 yang dilaporkan di awal pada September.

Sejauh ini istilah disfungsi ereksi, umum dikenal dengan sebutan Impotensi merupakan ketidakmampuan laki-laki mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan bagi pasangan jika tidak segera diatasi. 

Siapa yang akan menjadi calon presiden (capres) PDIP, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? 

Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengubah waktu pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024 dengan dalih kondusivitas mengudang kontroversi di masyarakat. Karena pada dasarnya mengubah waktu pelaksanaan pemilu adalah inskonstitusional atau melanggar UUD 45.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan kasus korupsi pembelian lahan di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Pusat oleh Perumda Sarana Jaya pada 2019 lalu