Latest Breaking News On - Governance way handling case crime - Page 1 : vimarsana.com

Selasa, 27 Juli 2021 06:24 WIB Waktu Baca 2 menit A  A  A   Pengaturan Font JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan. KPK menegaskan pentingnya pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan, kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, di Jakarta, Senin (26/7). Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberi gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Hal itu berlawanan dengan tugas atau kewajibannya baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, refund atau penamaan lainnya. Ipi mengatakan, lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar. KPK juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentua

Jakarta rayaInstitutions servicesGratuities services finance should beAuthority servicesGratuities related industry servicesJakarta commission eradication corruptionRegulation court grand number yearGratuities services finance should be controlledNumber yearPlt spokesmanGovernance way handling case crimeRead alsoUnits control gratuitiesInstitutions services financeAuthority services financeMemorandum understanding number year