Page 8 - Legislation Basic News Today

GBHN saat ini dinilai Hamdan sudah tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini dimana UUD 1945 sudah berubah.

Pendekatan secara normatif, remisi bagi narapidana tersebut pasti telah dikaji dengan berbagai hal dan regulasi yang ada.

JPNN.com Jatim : Perkara Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar diimbuhkan ke dalam amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, FKPPI Jawa Timur memb...

MPR masih mengkaji amendemen UUD 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Perubahan konstitusi dilakukan terbatas dengan penambahan dua ketentuan.

Bamsoet membantah amendemen UUD soal PPHN tak pernah dibahas, ia mengharapkan kajian tersebut selesai pada awal tahun depan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merespons isu perpanjangan jabatan presiden hingga 2027. 

Amandemen UUD 1945 akan membutuhkan perubahan pada pasal lainnya, bukan hanya PPHN.

Ada tiga alasan mengapa amendemen UUD 1945 tak perlu dilakukan.

Hamdan nilai persoalan bangsa saat bukan karena UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf mengungkapkan tiga alasan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum tidak perlu dilakukan.